Partai politik (parpol) seharusnya bersikap dewasa terhadap peraturan yang menyangkut urusan rakyat dengan tidak saling menuding terkait keluarnya kebijakan.
Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi adanya tudingan Partai Gerindra terhadap PDIP sebagai otak kenaikan PPN 12 persen.
"Soal Gerindra tuding PDIP sebagai otak kenaikan PPN 12 persen menurut saya benar tapi tidak bijak. Coba buka dan cek kembali partai apa saja yang menyetujui dan tidak menyetujui PPN 12 persen pada waktu pembahasan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)," kata Saiful kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 22 Desember 2024.
Menurut Saiful, UU HPP merupakan produk bersama, tidak hanya PDIP, tetapi juga parpol lain menyetujui pada waktu pembentukan UU HPP tersebut, termasuk Gerindra.
"Sehingga tidak elok jika hanya menyalahkan PDIP. Kalau tidak setuju pada waktu pembahasan RUU HPP kan bisa ditolak, tidak kemudian saling menyalahkan kemudian," tegasnya.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, Gerindra maupun PDIP sama-sama tidak dewasa, yang menjadi korban pada akhirnya rakyat.
"Memang yang paling dapat dimintai tanggung jawabnya adalah otak dari kenaikan PPN 12 persen, tapi jangan lupa mereka bersama-sama menyetujui, maka semuanya harusnya dapat dipermasalahkan, untuk itu kurang bijak jika hanya PDIP dikambinghitamkan," jelas dia.
Saiful menilai, dengan adanya saling menyalahkan, membuktikan ketidakdewasaan wakil rakyat, dan hanya ikut-ikutan partai penguasa pemerintah.
"Saya kira DPR kita dipertaruhkan soal kenaikan PPN 12 persen, mereka seakan berpikir hanya perutnya dirinya sendiri, tidak berpikir panjang bagaimana perut rakyat dengan adanya PPN 12 persen. Ini sangat tidak kita harapkan, semoga wakil-wakil rakyat kita segera bertobat untuk tidak saling lempar bola jika urusannya soal rakyat," pungkas Saiful.
