Berita

Asaad Hassan al-Shibani, tokoh HTS yang ditunjuk jadi Menlu sementara Suriah/Net

Dunia

Tokoh HTS Diangkat Jadi Menlu dan Menhan Suriah

MINGGU, 22 DESEMBER 2024 | 09:59 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Otoritas baru Suriah telah menunjuk seorang menteri luar negeri dan menteri pertahanan dari kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Laporan kantor berita resmi Suriah SANA, menyebut Asaad Hassan al-Shibani dari HTS ditunjuk sebagai sebagai menteri luar negeri, sementara Murhaf Abu Qasra diangkat menjadi menteri pertahanan dalam pemerintahan sementara Suriah.

Dikatakan bahwa penunjukkan mencerminkan upaya pemerintah baru Suriah dalam membangun kembali hubungan internasional, dua minggu setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad.


"Langkah ini diambil sebagai respons atas aspirasi rakyat Suriah untuk membangun hubungan internasional yang membawa perdamaian dan stabilitas," ungkap laporan tersebut.

Abu Qasra, yang juga dikenal dengan nama samaran Abu Hassan 600, adalah tokoh senior HTS yang memimpin pasukan oposisi yang mengusir al-Assad.

Al Jazeera menyebut Abu Qasra dan al-Shibani sangat dekat dengan pemimpin HTS Ahmed al-Sharaa. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah HTS membentuk pemerintahannya sendiri atau pemerintahan Suriah.

"Sejauh ini, 14 menteri telah ditunjuk, dan semuanya adalah sekutu dekat atau teman al-Sharaa," papar laporan tersebut.

Beberapa hari setelah menguasai Damaskus, pemimpin pemberontak Suriah Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menunjuk perdana menteri baru yang akan menjalankan proses pemerintahan

Pada 10 Desember 2024 lalu, HTS menunjuk perdana menteri baru Mohammad Al-Bashir, ia sebelumnya menjalankan pemerintahan di Idlib di bawah kendali HTS.

Pemimpin HTS Ahmed Al-Sharaa, yang juga dikenal sebagai Abu Mohammed Al-Jolani, berusaha meredakan kekhawatiran tentang bagaimana nasib pemerintahan Suriah setelah kaburnya Presiden Bashar Al-Assad.

Dalam wawancara dengan Sky News, Jolani menegaskan bahwa Suriah sudah lelah dan ia berjanji bahwa negara itu tidak akan kembali berperang.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya