Berita

Menteri PPMI Abdul Kadir Karding (tengah) didampingi Wamen PPMI Christina Aryani (kanan) saat melepas pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan/Ist

Politik

Pemerintah Siapkan Langkah Atasi 13 Ribu Roster PMI di Korsel

RABU, 18 DESEMBER 2024 | 15:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (PPMI) terus mengupayakan 13 ribu roster untuk bekerja di Korea Selatan (Korsel). 

Roster merupakan suatu sistem yang mencatat data Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat diseleksi dan dipilih oleh Calon Pemberi Kerja (Sajang/Majikan) di Korsel.

Menteri PPMI Abdul Kadir Karding memastikan semua roster tersebut dapat terserap. Saat ini, pihaknya tengah mencari solusi terbaik.


"Ini kita lagi mikir keras gimana caranya supaya teman-teman roster atau teman-teman yang belum terserap ini segera diserap," ujar Karding kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta pada Rabu, 18 Desember 2024. 

Namun demikian, Karding juga mengingatkan pentingnya mengatur jumlah CPMI yang dikirim ke luar negeri. Terlalu banyaknya pendaftar, menurutnya, dapat berisiko mempengaruhi kondisi sosial politik dalam negeri.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan renegosiasi dengan pemerintah Korea Selatan, yang diwakili oleh Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK), untuk memperbaiki mekanisme perekrutan pekerja migran. 

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah jaminan dari pemerintah Korsel bahwa semua CPMI yang lulus ujian bahasa Korea akan diterima bekerja di sana.

"Kita coba cari jalan terbaiklah kesempatan bekerja tetap dibuka tapi harus ada jaminan dari Korea bahwa yang daftar, yang lulus Bahasa Korea wajib diterima,” pungkas Karding.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya