Ilustrasi penawaran pinjaman online/Ist
Pemerintah disarankan menggalakkan koperasi kerakyatan sebagai solusi terhadap permasalahan rakyat yang terlilit pinjaman online alias pinjol.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengatakan, masyarakat perlu disediakan layanan pinjaman yang ramah bunga, seperti koperasi yang selama ini membantu ekonomi rakyat menengah dan kecil.
“Dulu koperasi itu sangat membantu perekonomian masyarakat, tapi sekarang makin lama makin surut. Ini harusnya kembali dibumikan oleh pemerintah agar program koperasi kerakyatan kembali menjadi alternatif keuangan di tengah masyarakat,” kata Mufti Anam kepada wartawan, Rabu 18 Desember 2024.
“Kemudian bagaimana memberdayakan lembaga keuangan yang sudah ada seperti bank, pegadaian, BPD, BPR, baitul mal dan lainnya untuk menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia,” sambungnya.
Mufti pun meminta pemerintah untuk menyelesaikan regulasi soal pinjol yang disebut bisa mudah diatasi manakala ada ketegasan dan keberpihakan pada rakyat.
Ia menyesali banyak regulasi pemerintah terkait pinjol yang kurang tegas. Sehingga banyak masyarakat yang kehilangan harta dan nyawanya akibat terlilit utang pinjol.
“Kami menyesalkan kenapa regulasi mengenai pinjol ini belum juga siap karena masih banyak lubang di sana-sini. Tidak ada perbaikan sama sekali padahal korban sudah banyak. Tidak hanya kehilangan harta karena bunga yang mencekik tapi kehilangan nyawa karena tidak sanggup membayar,” demikian Mufti.
Dari data Bank Indonesia, kredit pinjol per Maret 2024 sudah melampaui angka Rp64 triliun. Hal ini menunjukkan betapa cepat pertumbuhan dan mudahnya masyarakat terjerat pada rentenir pinjol.
Sementara berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total utang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kepada pinjol mencapai Rp19 triliun pada Mei 2023.
