Berita

Bank Indonesia (BI)

Hukum

Ada Yayasan Tidak Tepat Terima Kucuran CSR BI

RABU, 18 DESEMBER 2024 | 10:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebagian dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) disebut diberikan ke sebuah yayasan yang diduga tidak tepat sasaran peruntukannya.

Modus korupsi dana CSR BI itu diungkapkan langsung Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Rudi Setiawan setelah adanya penggeledahan di kantor BI pada Senin malam, 16 Desember 2024.

"Jadi BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen sebagian daripada itu diberikan ke yang tidak proper kurang lebihnya seperti itu," kata Rudi seperti dikutip RMOL, Rabu 18 Desember 2024.

Rudi menyebut, dana CSR tersebut disalurkan kepada yayasan yang dianggap tidak tepat menerimanya.

"Yayasan, ada yayasan-yayasan yang kita duga tidak tepat untuk diberikan," kata Rudi.

Rudi menjelaskan, salah satu ruangan yang digeledah tim penyidik KPK di kantor BI adalah ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo.

"Beberapa dokumen kita temukan, beberapa barang-barang alat bukti elektronik kita juga amankan, dokumen terkait berapa besaran CSR-nya, siapa-siapa yang menerima dan sebagainya tentunya itu yang kita cari," kata Rudi.

Rudi menjelaskan, dalam perkara dugaan korupsi CSR BI ini, pihaknya sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka.

"Tersangka yang terkait perkara ini ada, kita sudah dari beberapa bulan yang lalu telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga memperoleh sejumlah dana yang berasal dari CSR-nya Bank Indonesia," terang Rudi.

Namun demikian, Rudi belum mengungkapkan identitas kedua tersangka dimaksud. 

Terkait perkara ini, kata Rudi, kerugian keuangan negaranya cukup besar. Akan tetapi, Rudi belum menyebutkan nominalnya.

"Itu CSR-nya BI banyak ya (kerugian negaranya), cukup besar ya untuk CSR-nya Bank Indonesia. Nanti tanyakan sama BI lah," pungkas Rudi.

Sementara Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika meluruskan bahwa dalam perkara tersebut belum ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Mengingat, KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum.

"Sprindik Umum, jadi belum ada tersangka," kata Tessa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, dua orang yang disebut Deputi Penindakan KPK itu diduga sebagai calon tersangka dalam perkara ini. Mereka merupakan anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai Gerindra dan Partai Nasdem berinisial S dan HG.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Makan Bergizi Gratis Ibarat Es Teh

Jumat, 14 Februari 2025 | 07:44

UPDATE

LABA Raup Rp171,6 Miliar lewat Kerja Sama Penyediaan 4.000 Unit Bateri Listrik

Senin, 17 Februari 2025 | 15:08

Nihil Aksi, Jalan Sekitar Patung Kuda Tetap Ditutup

Senin, 17 Februari 2025 | 15:02

Korea Selatan Tangguhkan DeepSeek karena Gagal Patuhi Aturan Privasi

Senin, 17 Februari 2025 | 14:43

Cukai Rokok Mampu Atasi MBG

Senin, 17 Februari 2025 | 14:41

Neraca Perdagangan RI Surplus Lagi 57 Bulan Beruntun, Nilainya 3,45 Miliar Dolar AS

Senin, 17 Februari 2025 | 14:33

Menguak Misteri Evolusi Manusia

Senin, 17 Februari 2025 | 14:12

Prabowo Bakal Luncurkan Bank Emas Pertama di Indonesia Tanggal 26 Februari

Senin, 17 Februari 2025 | 14:09

PAN Siap Dukung Prabowo Keempat Kalinya Tanpa Syarat

Senin, 17 Februari 2025 | 14:06

100 Anggota Bakomsus Humas Polri Ditempa Bikin Berita Sebulan

Senin, 17 Februari 2025 | 14:02

Program Water Purifier PAM Jaya Untungkan Warga

Senin, 17 Februari 2025 | 13:49

Selengkapnya