Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB Ida Fauziyah/Ist

Politik

Fraksi PKB:

Masyarakat Khawatir Biaya Politik Tinggi, Korupsi Juga Tinggi

SELASA, 17 DESEMBER 2024 | 15:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Salah satu penyebab awal tingginya korupsi di Indonesia lantaran mahalnya ongkos politik yang harus diberikan para politisi ketika maju menjadi wakil rakyat maupun calon kepala daerah.

Menurut anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB Ida Fauziyah, mahar politik di Indonesia menjadi beban bagi masyarakat dan memicu terjadinya tindak pidana korupsi, lantaran adanya pemikiran untuk mengembalikan ongkos politik. 

“Mahalnya biaya politik di Indonesia memicu kekhawatiran masyarakat. Mereka khawatir jika biaya politik tinggi maka para pejabat publik yang terpilih akan melakukan korupsi demi mengembalikan modal politik saat pemilihan umum (Pemilu),” kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 17 Desember 2024.


Mantan menteri tenaga kerja itu, mengatakan banyak warga yang menyampaikan kekhawatiran tingginya angka korupsi pejabat publik karena biaya politik mahal. 

“Masyarakat khawatir kalau biaya politik tinggi maka korupsi juga akan tinggi,” sambungnya.

Ia menekankan bahwa sistem pemilihan langsung dianggap terlalu mahal dan menjadi beban dalam proses demokrasi di Indonesia. 

Padahal, anggaran tersebut menurut Presiden, dapat digunakan untuk hal yang lebih produktif misalnya membantu gizi anak-anak hingga pembangunan infrastruktur dasar.

“Mahalnya biaya politik ini membuat masyarakat yang saya temui minta sistem pemilu harus dilakukan evaluasi,” demikian Ida Fauziyah.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya