Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB Ida Fauziyah/Ist

Politik

Fraksi PKB:

Masyarakat Khawatir Biaya Politik Tinggi, Korupsi Juga Tinggi

SELASA, 17 DESEMBER 2024 | 15:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Salah satu penyebab awal tingginya korupsi di Indonesia lantaran mahalnya ongkos politik yang harus diberikan para politisi ketika maju menjadi wakil rakyat maupun calon kepala daerah.

Menurut anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB Ida Fauziyah, mahar politik di Indonesia menjadi beban bagi masyarakat dan memicu terjadinya tindak pidana korupsi, lantaran adanya pemikiran untuk mengembalikan ongkos politik. 

“Mahalnya biaya politik di Indonesia memicu kekhawatiran masyarakat. Mereka khawatir jika biaya politik tinggi maka para pejabat publik yang terpilih akan melakukan korupsi demi mengembalikan modal politik saat pemilihan umum (Pemilu),” kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 17 Desember 2024.


Mantan menteri tenaga kerja itu, mengatakan banyak warga yang menyampaikan kekhawatiran tingginya angka korupsi pejabat publik karena biaya politik mahal. 

“Masyarakat khawatir kalau biaya politik tinggi maka korupsi juga akan tinggi,” sambungnya.

Ia menekankan bahwa sistem pemilihan langsung dianggap terlalu mahal dan menjadi beban dalam proses demokrasi di Indonesia. 

Padahal, anggaran tersebut menurut Presiden, dapat digunakan untuk hal yang lebih produktif misalnya membantu gizi anak-anak hingga pembangunan infrastruktur dasar.

“Mahalnya biaya politik ini membuat masyarakat yang saya temui minta sistem pemilu harus dilakukan evaluasi,” demikian Ida Fauziyah.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya