Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB Ida Fauziyah/Ist

Politik

Fraksi PKB:

Masyarakat Khawatir Biaya Politik Tinggi, Korupsi Juga Tinggi

SELASA, 17 DESEMBER 2024 | 15:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Salah satu penyebab awal tingginya korupsi di Indonesia lantaran mahalnya ongkos politik yang harus diberikan para politisi ketika maju menjadi wakil rakyat maupun calon kepala daerah.

Menurut anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB Ida Fauziyah, mahar politik di Indonesia menjadi beban bagi masyarakat dan memicu terjadinya tindak pidana korupsi, lantaran adanya pemikiran untuk mengembalikan ongkos politik. 

“Mahalnya biaya politik di Indonesia memicu kekhawatiran masyarakat. Mereka khawatir jika biaya politik tinggi maka para pejabat publik yang terpilih akan melakukan korupsi demi mengembalikan modal politik saat pemilihan umum (Pemilu),” kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 17 Desember 2024.


Mantan menteri tenaga kerja itu, mengatakan banyak warga yang menyampaikan kekhawatiran tingginya angka korupsi pejabat publik karena biaya politik mahal. 

“Masyarakat khawatir kalau biaya politik tinggi maka korupsi juga akan tinggi,” sambungnya.

Ia menekankan bahwa sistem pemilihan langsung dianggap terlalu mahal dan menjadi beban dalam proses demokrasi di Indonesia. 

Padahal, anggaran tersebut menurut Presiden, dapat digunakan untuk hal yang lebih produktif misalnya membantu gizi anak-anak hingga pembangunan infrastruktur dasar.

“Mahalnya biaya politik ini membuat masyarakat yang saya temui minta sistem pemilu harus dilakukan evaluasi,” demikian Ida Fauziyah.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya