Maritime Research Institute (Marin Nusantara) menggelar kegiatan Bincang Maritim dengan tema "Tol Laut dari Jokowi ke Prabowo" di Kumpul JKT, Jakarta Selatan pada Senin sore, 16 Desember 2024.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber antara lain: Ari Wibowo (Kasubdit Angkutan Khusus Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan), Kokok Susanto (Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT. PELNI), serta Hasbi Azis (Tenaga Ahli Komisi V DPR RI).
Direktur Marin Nusantara M. Makbul Ramadhani menyampaikan bahwa diskusi ini menjadi panggung untuk memberikan ide dan gagasan guna optimalisasi Program Tol Laut.
“Untuk itu, dalam pengoptimalan program ini, diperlukan kolaborasi semua pihak yang bergandengan tangan agar manfaat program ini dapat dirasakan oleh masyarakat di pulau-pulau seluruh Indonesia,” kata Makbul dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa, 17 Desember 2024.
Dalam diskusi tersebut, Kasubdit Angkutan Khusus Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Ari Wibowo mengungkapkan bahwa Program Tol Laut akan tetap dilanjutkan dengan 39 trayek dan 104 pelabuhan yang dilalui pada tahun 2025.
“Tol Laut memang memiliki tantangan tersendiri, seperti ketidaksesuaian antara jumlah kapal yang tersedia dengan jadwal yang telah ditetapkan, keterbatasan jumlah kontainer, serta keterbatasan armada. Namun, Kementerian Perhubungan terus melakukan mitigasi dengan melakukan evaluasi pelaksanaan voyage untuk memastikan agar sesuai dengan target voyage,” jelas Ari.
Selanjutnya, terkait kendala kurangnya kontainer, Ari Wibowo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan akan membuat e-katalog agar kebutuhan jumlah kontainer dapat terpenuhi.
“Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait teknis pelabuhan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana di pelabuhan yang belum memadai. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan melakukan mitigasi dengan menyusun urutan prioritas untuk sandar kapal,” bebernya.
Kokok Susanto (Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT. PELNI) menyampaikan bahwa Program Tol Laut mendukung Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Gibran.
Terkait disparitas harga, ia menjelaskan bahwa Program Tol Laut sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya, di Kabupaten Fakfak, harga gas LPG 3 kg turun sebesar 10 persen, dan harga cabe rawit turun 41 persen. Di Kabupaten Halmahera Selatan, harga beras turun 23 persen, harga tepung terigu turun 37 persen. Begitu juga di daerah-daerah lainnya, masyarakat mulai merasakan manfaat terkait penurunan disparitas harga.
Namun, menurutnya, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi Program Tol Laut, seperti kesulitan menjaga frekuensi kapal agar selalu rutin dan tepat waktu, serta perlu kecepatan dalam melakukan konsolidasi kontainer agar ketersediaan kontainer selalu terjaga.
Selanjutnya, Kokok juga menegaskan bahwa kolaborasi antar pihak menjadi sangat penting, karena tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung dan mengoptimalkan Program Tol Laut.
M. Hasbi Azis (Tenaga Ahli Komisi V DPR RI) menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki undang-undang baru tentang Pelayaran (revisi).
Terkait optimalisasi Program Laut Marin Nusantara memberikan rekomendasi di antaranya perlunya Peraturan Pemerintah tentang pengembangan infrastruktur pelabuhan, kebijakan subsidi yang jelas dan efektif, Pengembangan strategi pemasaran, peningkatan kerja sama antar-instansi (Kementerian/Lembaga) serta peran Pemerintah Daerah dan perluasan Trayek Tol Laut ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau dapat meningkatkan dampak program ini.
Kemudian Peningkatan Efisiensi dalam pengoperasian program ini yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan Infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan jaringan transportasi dapat meningkatkan efektivitas program ini, termasuk akses di bagian daratan (Jalan akses memadai dan pengembangan pelabuhan seperti dry-port.
Selanjutnya, ketersediaan informasi dan peran bagi masyarakat lokal di sekitar Pelabuhan dan pembangunan sistem pengawasan dan sistem evaluasi dengan melibatkan sistem informasi terkini, yang dapat dimonitor berjenjang hingga tingkat Dirjen ataupun Menteri Perhubungan.
“Sangat diperlukan evaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan stakeholders antara lain pemangku kepentingan/ perwakilan masyarakat/ NGO/pemerhati atau peneliti terkait Konektivitas Laut dan upaya komprehensif untuk menemukan cara terbaik menurunkan disparitas harga,” tandas Direktur Marin Nusantara, Makbul Muhammad.
Diskusi ini turut dihadiri oleh banyak pegiat maritim yang memberikan kontribusi aktif dalam pengembangan sektor maritim Indonesia.
