Berita

Dok Foto/Ist

Bisnis

Berikut Solusi Mengoptimalkan Program Tol Laut di Era Prabowo

SELASA, 17 DESEMBER 2024 | 13:41 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Maritime Research Institute (Marin Nusantara) menggelar kegiatan Bincang Maritim dengan tema "Tol Laut dari Jokowi ke Prabowo" di Kumpul JKT, Jakarta Selatan pada Senin sore, 16 Desember 2024.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber antara lain: Ari Wibowo (Kasubdit Angkutan Khusus Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan), Kokok Susanto (Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT. PELNI), serta Hasbi Azis (Tenaga Ahli Komisi V DPR RI).

Direktur Marin Nusantara M. Makbul Ramadhani menyampaikan bahwa diskusi ini menjadi panggung untuk memberikan ide dan gagasan guna optimalisasi Program Tol Laut. 


“Untuk itu, dalam pengoptimalan program ini, diperlukan kolaborasi semua pihak yang bergandengan tangan agar manfaat program ini dapat dirasakan oleh masyarakat di pulau-pulau seluruh Indonesia,” kata Makbul dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa, 17 Desember 2024.

Dalam diskusi tersebut, Kasubdit Angkutan Khusus Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Ari Wibowo mengungkapkan bahwa Program Tol Laut akan tetap dilanjutkan dengan 39 trayek dan 104 pelabuhan yang dilalui pada tahun 2025. 

“Tol Laut memang memiliki tantangan tersendiri, seperti ketidaksesuaian antara jumlah kapal yang tersedia dengan jadwal yang telah ditetapkan, keterbatasan jumlah kontainer, serta keterbatasan armada. Namun, Kementerian Perhubungan terus melakukan mitigasi dengan melakukan evaluasi pelaksanaan voyage untuk memastikan agar sesuai dengan target voyage,” jelas Ari.

Selanjutnya, terkait kendala kurangnya kontainer, Ari Wibowo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan akan membuat e-katalog agar kebutuhan jumlah kontainer dapat terpenuhi.

“Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait teknis pelabuhan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana di pelabuhan yang belum memadai. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan melakukan mitigasi dengan menyusun urutan prioritas untuk sandar kapal,” bebernya.

Kokok Susanto (Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT. PELNI) menyampaikan bahwa Program Tol Laut mendukung Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Gibran.

Terkait disparitas harga, ia menjelaskan bahwa Program Tol Laut sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya, di Kabupaten Fakfak, harga gas LPG 3 kg turun sebesar 10 persen, dan harga cabe rawit turun 41 persen. Di Kabupaten Halmahera Selatan, harga beras turun 23 persen, harga tepung terigu turun 37 persen. Begitu juga di daerah-daerah lainnya, masyarakat mulai merasakan manfaat terkait penurunan disparitas harga.

Namun, menurutnya, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi Program Tol Laut, seperti kesulitan menjaga frekuensi kapal agar selalu rutin dan tepat waktu, serta perlu kecepatan dalam melakukan konsolidasi kontainer agar ketersediaan kontainer selalu terjaga.

Selanjutnya, Kokok juga menegaskan bahwa kolaborasi antar pihak menjadi sangat penting, karena tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung dan mengoptimalkan Program Tol Laut.

M. Hasbi Azis (Tenaga Ahli Komisi V DPR RI) menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki undang-undang baru tentang Pelayaran (revisi).

Terkait optimalisasi Program Laut Marin Nusantara memberikan rekomendasi  di antaranya perlunya Peraturan Pemerintah tentang pengembangan infrastruktur pelabuhan, kebijakan subsidi yang jelas dan efektif, Pengembangan strategi pemasaran, peningkatan kerja sama antar-instansi (Kementerian/Lembaga) serta peran Pemerintah Daerah dan perluasan Trayek Tol Laut ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau dapat meningkatkan dampak program ini.

Kemudian Peningkatan Efisiensi dalam pengoperasian program ini yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan Infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan jaringan transportasi dapat meningkatkan efektivitas program ini, termasuk akses di bagian daratan (Jalan akses memadai dan pengembangan pelabuhan seperti dry-port.
 
Selanjutnya, ketersediaan informasi dan peran bagi masyarakat lokal di sekitar Pelabuhan dan pembangunan sistem pengawasan dan sistem evaluasi dengan melibatkan sistem informasi terkini, yang dapat dimonitor berjenjang hingga tingkat Dirjen ataupun Menteri Perhubungan.

“Sangat diperlukan evaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan stakeholders antara lain pemangku kepentingan/ perwakilan masyarakat/ NGO/pemerhati atau peneliti terkait Konektivitas Laut dan upaya komprehensif untuk menemukan cara terbaik menurunkan disparitas harga,” tandas Direktur Marin Nusantara, Makbul Muhammad.

Diskusi ini turut dihadiri oleh banyak pegiat maritim yang memberikan kontribusi aktif dalam pengembangan sektor maritim Indonesia.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya