Klaim bahwa Pilkada melalui DPRD lebih murah dan bersih dipertanyakan pakar kepemiluan Titi Anggraini.
Titi mengingatkan, sebelum pemilihan langsung diterapkan, proses pemilihan di DPRD kerap diwarnai praktik politik uang dan permainan kotor.
“Apakah betul pemilihan di DPRD tidak mahal dan tidak jorok?" tanya Titi lewat akun X, Senin 16 Desember 2024.
"Seingat saya dulu sebelum beralih ke pemilihan langsung oleh rakyat, keluhan pemilihan di DPRD adalah juga soal mahalnya harga per-kursi dan joroknya permainan dalam proses pemilihannya," sambungnya.
Menurut Titi, akar masalah dalam sistem pemilu terletak pada perilaku koruptif aktor politik.
Ia menegaskan, reformasi sistem pilkada harus menyasar akar persoalan tersebut, bukan sekadar melakukan perubahan atas alasan efisiensi.
Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu juga menekankan penting memastikan dana yang digunakan untuk membiayai pemilu dipakai secara benar.
Titi berpandangan, negara terkesan sangat pelit dalam melayani hak politik rakyat. Tapi begitu royal dan jorjoran untuk mengakomodir kepentingan para elite
"Bahkan ada Menteri baru yang minta anggaran 20T untuk menambah pegawai dan sosialisasi HAM. Sedangkan Pilkada se-Indonesia dengan jumlah pemilih 203 juta lebih anggarannya 37T," kata Titi.
Titi menggarisbawahi, hak politik rakyat tak boleh dikorbankan demi alasan efisiensi semata. Ia mendesak pemerintah untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap evaluasi kebijakan terkait pemilu.
