Berita

Indeks Persepsi Korupsi/Repro

Politik

Saut Situmorang: Kalau Ekonomi Ingin Tumbuh 8 Persen, IPK Harus 60

MINGGU, 15 DESEMBER 2024 | 21:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Prabowo Subianto harus kerja keras memberantas korupsi jika ingin menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun tembus 8 persen.

Menurut mantan pimpinan KPK Saut Situmorang, pemerintah harus mampu menaikkan peringkat di Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di angka 60 yang saat ini selama lima tahun terakhir anjlok di peringkat 87 yang masuk ke dalam negara anti korupsi.

“Kalau Prabowo ingin tumbuh ekonomi 8 persen regresi liniernya itu indeks persepsi korupsinya itu harus 60,” kata Saut Situmorang dalam acara diskusi virtual Forum Insan Cita bertemakan Agenda Pemberantasan Korupsi Kabinet Merah Putih, yang dihadiri oleh sejumlah guru besar dan juga doktoral bidang hukum dan ham, Minggu malam, 15 Desember 2024.


Saut menerangkan, pertumbuhan ekonomi harus linier dengan pemberantasan korupsi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

 “Itu bisa kita hitung-hitung karena linear antara pemberantasan korupsi dengan pertumbuhan ekonomi,” demikian Saut Situmorang.

Pada 2020, skor IPK Indonesia anjlok tiga poin di angka 37. Melorotnya skor IPK itu membuat peringkat Indonesia juga turun drastis dari posisi 85 ke 102 dari 180 negara. Indonesia tercatat pada peringkat yang sama dengan Gambia.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya