Berita

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai/Net

Politik

Menteri HAM:

Aspek Kemanusiaan dan Rekonsiliasi Jadi Pertimbangan Presiden Berikan Amnesti

MINGGU, 15 DESEMBER 2024 | 14:34 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Salah satu alasan penting Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada ribuan narapidana adalah terkait hak asasi manusia (HAM) dan semangat rekonsiliasi. 

Demikian dikatakan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai melalui siaran pers yang diterima redaksi, Minggu 15 Desember 2024.

Pigai menyebutkan, warga binaan yang akan diberikan amnesti adalah narapidana yang ditahan terkait politik, persoalan UU ITE, warga binaan pengidap penyakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa, serta mengidap HIV/AIDS yang perlu perawatan khusus, dan pengguna narkotika yang seharusnya dilakukan rehabilitasi.


“Presiden memiliki perhatian pada aspek (kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi) itu. Maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam poin 1 Astra Cita,” kata Pigai.

Pigai mengatakan, narapidana yang terkait penghinaan kepala negara karena UU ITE sangat berkaitan erat dengan kebebasan berekpresi dan berpendapat. 

Hal tersebut juga berlaku untuk narapida kasus Papua, orang yang sudah tua, anak-anak dan narapida yang sudah mengidap sakit berkepenjangan dan mengalami gangguan jiwa yang menurut Presiden perlu diberikan pengampunan. 

“Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM. Artinya Bapak Presiden memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannnya,” sambung Pigai. 

Pigai menambahkan, Kementerian Hak Asasi Manusia juga akan memberikan perhatian khusus pada ribuan narapidana ini nantinya melalui program Kesadaran HAM. 

“Pada waktunya mereka akan kita perhatikan juga salah satunya melalui program Kesadaran HAM,” pungkas Pigai.

Data sementara dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat ada sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi diusulkan untuk mendapat amnesti. 

Namun terkait jumlah pastinya masih dalam proses klasifikasi dan asesmen. Selanjutnya pemerintah akan meminta pertimbangan kepada DPR.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya