Pilkada Mahal Akibat Politik Transaksional Elite

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali muncul ke permukaan.

Dalam cuitannya di media sosial, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mempertanyakan sikap publik terkait wacana tersebut. 

"Jamaah X, apakah dirimu setuju atau tidak setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD?" tanya Adi Prayitno seperti dikutip redaksi, Minggu 15 Desember 2024.

Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD sering kali dikaitkan dengan alasan efisiensi anggaran. Pilkada langsung memang membutuhkan biaya besar, mulai dari logistik hingga pengamanan. 

"Mungkin di kemudian hari muncul wacana presiden dipilih MPR, karena Pilpres mahal dan lain-lain," tegas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Namun Adi Prayitno berpandangan, biaya tinggi ini justru mencerminkan praktik politik transaksional di tingkat elite, bukan kebutuhan riil masyarakat.

"Padahal politik kita mahal karena elite, bukan karena rakyat," pungkas Adi.

Banyak kekhawatiran, jika pemilihan kembali diserahkan kepada DPRD, akan mengurangi partisipasi rakyat dan memperbesar potensi transaksi politik di balik layar.

Pernyataan Adi Prayitno mengajak publik untuk kritis terhadap wacana-wacana yang dapat mengurangi peran rakyat dalam proses demokrasi, sembari menyoroti masalah mendasar dalam sistem politik, yaitu praktik politik mahal yang didominasi oleh elite.