Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno/Ist

Politik

Pilkada Mahal Akibat Politik Transaksional Elite

MINGGU, 15 DESEMBER 2024 | 10:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali muncul ke permukaan.

Dalam cuitannya di media sosial, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mempertanyakan sikap publik terkait wacana tersebut. 

"Jamaah X, apakah dirimu setuju atau tidak setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD?" tanya Adi Prayitno seperti dikutip redaksi, Minggu 15 Desember 2024.


Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD sering kali dikaitkan dengan alasan efisiensi anggaran. Pilkada langsung memang membutuhkan biaya besar, mulai dari logistik hingga pengamanan. 

"Mungkin di kemudian hari muncul wacana presiden dipilih MPR, karena Pilpres mahal dan lain-lain," tegas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Namun Adi Prayitno berpandangan, biaya tinggi ini justru mencerminkan praktik politik transaksional di tingkat elite, bukan kebutuhan riil masyarakat.

"Padahal politik kita mahal karena elite, bukan karena rakyat," pungkas Adi.

Banyak kekhawatiran, jika pemilihan kembali diserahkan kepada DPRD, akan mengurangi partisipasi rakyat dan memperbesar potensi transaksi politik di balik layar.

Pernyataan Adi Prayitno mengajak publik untuk kritis terhadap wacana-wacana yang dapat mengurangi peran rakyat dalam proses demokrasi, sembari menyoroti masalah mendasar dalam sistem politik, yaitu praktik politik mahal yang didominasi oleh elite.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya