Presiden ke-7 RI, Joko Widodo saat menjamu keluarga Lippo Group di Solo, Jawa Tengah/Instagram
Lawatan keluarga konglomerat Lippo Group ke rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di Solo sulit dipandang sebagai pertemuan biasa.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah memandang lawatan Mochtar Riady, James Riady, hingga John Riady itu bisa dimaknai sebagai upaya mencari perlindungan.
Lippo Group adalah konglomerasi besar yang punya banyak proyek di Indonesia. Mulai dari keterlibatan di pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) hingga proyek mangkrak kota modern Meikarta.
“Bukan tidak mungkin relasi pengusaha (keluarga Lippo Group) dengan Jokowi penuh dengan persoalan, sehingga menemui Jokowi sebagai upaya perlindungan,” kata Dedi kepada
Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOL, Sabtu, 14 Desember 2024.
Dedi berujar, Lippo Group meyakini jika Jokowi masih punya
power untuk mendekati presiden saat ini, Prabowo Subianto. Melalui pertemuan itulah, para konglomerat itu ingin bisnisnya bisa ikut dijaga oleh Prabowo.
“Sehingga (bos Lippo Group) mendekati Jokowi agar berupaya melunakkan Prabowo,” tutup Dedi.
Dalam megaproyek IKN, Lippo Group tertarik membangun infrastruktur fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pada Tahun 2023 lalu, Direktur Eksekutif Lippo Group, John Riady memastikan akan berperan aktif membangun IKN. Salah satunya adalah skema kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan anggaran Rp123,2 triliun.
Selain IKN, Lippo Group juga terseret masalah pembangunan kota modern Meikarta. Selain mangkrak, proyek di Cikarang, Kabupaten Bekasi ini juga tersandung kasus suap.
Bahkan KPK sempat melakukan penggeledahan di rumah CEO Lippo Group, James Riady pada Oktober 2018 silam.
"Total lokasi penggeledahan (Rabu, 17 Desember 2018) di 10 lokasi di Tangerang dan Bekasi. Penyidik melanjutkan kegiatan (penggeledahan) ke lima tempat lain, yaitu rumah James Riady, Apartemen Trivium Terrace, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemadam Kebakaran," kata Febri Diansyah saat masih menjadi Jurubicara KPK, Kamis, 18 Oktober 2018.
