Pengamat politik Ray Rangkuti/Istimewa
Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung di 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota telah selesai.
Sejumlah calon kepala daerah telah dinyatakan menang berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Namun bukan berarti Pilkada 2024 berlangsung tanpa cela. Pasalnya, tidak sedikit hasil penghitungan suara berujung gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Termasuk sejumlah masalah lain yang menghiasi pesta demokrasi ini. Seperti fenomena 37 pasangan calon tunggal yang menghadapi kotak kosong.
Karena itulah, pengamat politik Ray Rangkuti menilai kualitas Pilkada serentak 2024 terbilang buruk.
"Belum lagi ajang debat kandidat yang berujung kericuhan, adanya politik uang yang merajalela, dan ketidaknetralan ASN meningkat," ujar Ray, dikutip Jumat 13 Desember 2024.
Ray menambahkan, sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, pihaknya sudah mengingatkan Pemerintahan Prabowo Subianto agar tidak terlibat langsung dalam pesta demokrasi tersebut.
Menurutnya, jika paslon yang didukung gagal, maka akan berpotensi menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo sendiri.
"Sudah saya sampaikan bahwa sebaiknya Pak Prabowo tidak terlibat langsung dalam urusan Pilkada, karena ketika beliau mendukung paslon tertentu dan tidak menang, berarti yang tidak menang ini berpotensi menjadi oposisi bagi dirinya," papar Ray.
Dengan banyaknya paslon yang didukung Prabowo gagal, maka pemenangnya merasa tidak memiliki kewajiban politik untuk harus sejalan dengan keinginan Prabowo.
"Saya minta kepada pemerintahan baru, kalaupun tidak ada pembangunan yang signifikan, ya janganlah korupsi," pungkas Ray.
