Berita

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy (kiri) saat menyampaikan keterangan terkait proses rekapitulasi suara Pilkada 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 13 Desember 2024/RMOL

Politik

PDIP Putar Video Intervensi Polisi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Paniai

SABTU, 14 DESEMBER 2024 | 00:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aksi oknum polisi yang melakukan kekerasan saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Paniai, Papua Tengah, terekam kamera warga. Sebagian oknum polisi melakukan aksi represif terhadap masyarakat yang hadir dalam rapat pleno KPU Paniai. 

Kekerasan itu terungkap saat PDIP menampilkan video aksi intervensi oknum polisi di hadapan awak media saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 13 Desember 202. 

Dalam cuplikan video itu, tampak rapat pleno Kabupaten di Paniai pada 11 Desember 2024 diinterupsi oleh Kabagops Polres Paniai yang berbicara dengan nada tinggi dan menunjuk-nunjuk hingga menggebrak meja tepat di samping pimpinan KPU Paniai. 


Rapat pleno itu pun menjadi kisruh. Tapi polisi bukannya meredam emosi massa, malah ikut dalam kisruh tersebut. Tampak dalam video itu sejumlah aparat polisi melakukan aksi kekerasan dengan mendorong massa. Bahkan ada polisi yang memegang kayu guna menangkal massa. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun PDIP, rekapitulasi suara Cabup-Cawabup Paniai serta Cagub-Cawagub Papua Tengah masih berjalan lancar pada pukul 09.30 WIT.

Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyampaikan, rekapitulasi dihadiri lima komisioner KPUD dan Bawaslu Kabupaten Paniai hingga para saksi kandidat yang berkontestasi.

"Pembacaan hasil suara lapangan dari Tingkat Distrik dimulai dari Distrik Topiyai hingga pada Distrik Aweida berjalan lancar," tutur Ronny. 

Lanjut Ronny, keributan mulai muncul ketika proses penghitungan suara dari Distrik Wegemuka sekitar pukul 10.30 WIT untuk membatalkan penghitungan suara. 

Keributan dipancing oleh saksi dari dua Cagub Papua Tengah, Natalis Tabuni dan Wilem Wandik. Lalu saksi dari Cabup Paniai Oktopianus Gobai, Roby Kayeme, dan Nason Uti membuat kehebohan dengan merusak kursi dan meja pimpinan sidang pleno rekapitulasi.

Para aparat keamanan kemudian tanpa diminta masuk ke dalam ruangan pleno termasuk, Kapolres Kabupaten Paniai, Kompol Deddy A. Puhiri, beserta anak buahnya lengkap dengan kelengkapan senjata. Keributan kembali terjadi karena saksi ngotot agar rekapitulasi ditunda. 

Ronny mengatakan aparat kepolisian dengan senjata lengkap kembali masuk ruang rapat pleno rekapitulasi pada pukul 13.40 WIT tanpa diminta.

Kabagops Polres Kabupaten Paniai, AKP Hendry Joedo Manurung, terekam mengancam lima komisioner KPUD yang bertugas. Hendry disebut menekan komisioner KPUD Kabupaten Paniai tidak melanjutkan penghitungan suara yang menjadi keberatan saksi dari kandidat.

Alhasil rapat pleno kabupaten akhirnya dilanjutkan ke Kabupaten Nabire. Tapi pemindahan rapat tersebut ke Aula Hotel Mahavira I, Kabupaten Nabire tak berujung baik. 

Di mana dalam video berikutnya, tampak polisi malah membiarkan orang-orang yang bukan termasuk peserta masuk ke ruang rapat pleno rekapitulasi. Mereka akhirnya mengacaukan jalannya Rapat Pleno Rekapitulasi Lanjutan Tingkat Kabupaten Paniai. Tak sedikit barang-barang yang dilempar oleh mereka. 

Polisi yang berjaga dalam rapat itu tak bisa berbuat banyak untuk mencegah massa berbuat anarkis. Alhasil proses penghitungan suara pilkada menjadi terganggu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya