Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Komitmen Elite Menyetop Politik Uang Masih Sangat Lemah

JUMAT, 13 DESEMBER 2024 | 20:45 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Perdebatan soal mekanisme pilkada langsung oleh rakyat atau melalui DPRD seharusnya berfokus pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM) warga negara untuk memilih pemimpinnya dan penguatan otonomi daerah.

Hal ini disampaikan pakar kepemiluan, Titi Anggraini saat menjadi narasumber dalam diskusi publik yang digelar Jaga Pemilu di Komunitas Utan Kayu, di Jalan Utan Kayu Raya, Matraman, Jakarta Timur, Jumat 13 Desember 2024.

“Pilkada adalah bagian dari relasi antara pusat dan daerah. Jangan hanya dilihat dari dinamikanya saja,” ujar Titi.


Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu mengakui pilkada tidak bebas dari permasalahan. Pelanggaran netralitas ASN dan politik uang merupakan isu besar, terutama pada Pilkada 2020. 

"Untuk Pilkada 2024, patut diduga ada upaya melemahkan birokrasi di tahun politik,” katanya.

Ia juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu, meskipun pemberitaan media menunjukkan banyak pelanggaran. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh minimnya jaminan keselamatan dan keamanan bagi pelapor.

Titi menilai komitmen elite politik untuk menyetop politik uang masih sangat lemah. Meskipun pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, tidak ada garansi praktik ini bakal sirna.

“Kalau masyarakat menerima uang, kader partai yang memberikan juga harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya