Senator asal Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ist
Permintaan Presiden Prabowo Subianto kepada para ketua umum partai politik agar mengubah sistem pemilu di Indonesia yang dinilai terlalu mahal, mendapat dukungan dari senator asal Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
LaNyalla sendiri sudah menyampaikan pandangan itu secara resmi saat pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR dan DPD di Senayan, 16 Agustus 2023.
Menurutnya, Indonesia harus kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. MPR harus kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Dalam hal ini kembali pada UUD 1945 yang asli.
“Saya 100 persen mendukung apa yang disampaikan Presiden. Kita harus kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Jumat 13 Desember 2024.
Menurut LaNyalla, adapun penyempurnaan terhadap sistem asli Indonesia, yang tertuang di UUD 1945 naskah 18 Agustus 1945, dapat dilakukan dengan addendum, bukan mengganti sistem.
Dikatakan LaNyalla, Kementerian Keuangan secara resmi menyatakan bahwa APBN tahun 2024 tekor Rp400 triliun lebih.
Salah satunya, lanjut LaNyalla, pasti tergerus oleh biaya pemilu dan pilkada di tahun 2024 ini, selain untuk percepatan pembangunan IKN dan besarnya bansos karena kemiskinan.
Masih kata LaNyalla, sistem politik yang mahal akan melahirkan high-class economy atau para bandar pembiaya politik, yang pada akhirnya akan mendikte kebijakan dan sistem politik suatu negara.
Ini tentu tidak sehat, karena akan melahirkan ketidakadilan, karena republik ini seperti dikuasai segelintir orang, dan itu merusak kohesi bangsa.
“Pak Prabowo sendiri dalam bukunya 'Indonesia Paradoks Indonesia dan Solusinya', mengatakan angka gini ratio 0,36 adalah ketimpangan kekayaan yang besar. Ketimpangan yang berbahaya. Ketidakadilan ekonomi ini jika dipantik dengan tepat dapat memicu konflik sosial, huru hara dan perang saudara yang berkepanjangan,” katanya.
Atas dasar itu, kata LaNyalla, sistem yang dirumuskan para pendiri bangsa itu adalah sistem paling sesuai dengan DNA rakyat Indonesia, yang bersifat monodualis, bukan individualis. Dengan begitu kita bisa bersatu padu, menyatukan tekad bersama dalam semangat sebagai patriot bangsa.
