Keberadaan TNI sebaiknya di bawah Presiden sama seperti Polri. Dengan begitu, tekanan publik ke Polri di bawah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak bergulir lagi.
"Saya usul kepada Presiden Prabowo agar segera mengesahkan Undang Undang TNI di bawah Presiden. Sama seperti dengan Polri," ujar Alumni Lemhannas RI 2014 Arief Tampubolon, Kamis 12 Desember 2024.
Secara strategi, kata Arief, TNI di bawah Presiden akan memberi dampak positif bagi Indonesia saat ini. Sejajar dengan Polri, keduanya bisa bersinergi menjaga NKRI dari dalam dan luar negeri.
"Pemerintahan akan semakin kuat sampai tingkat desa/kelurahan untuk upaya pencegahan dini, menjaga keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Begitu juga menjaga wilayah teritorial NKRI. Satu komando dari presiden bisa membuat TNI dan Polri bersinergi menjaga republik ini, khususnya di daerah perbatasan," katanya.
Di masa Orde Baru, lanjut Arief, Polri di bawah TNI. Di masa reformasi, TNI di bawah Menteri Pertahanan (Menhan) dalam menjaga NKRI. Situasi inipun merupakan proses politik yang harus dijalani.
"Peran TNI dan Polri sangat penting bagi bangsa ini yang sangat luas wilayahnya. Di bawah presiden, TNI dan Polri akan menjadi garda terdepan menjaga keutuhan NKRI. Sangat pasti Pemerintahan Prabowo saat ini akan semakin kuat di kancah politik internasional, dan juga sangat diyakini bisa memperbaiki kondisi bangsa kita saat ini," sambungnya.
Menurut Arief yang juga Presedium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), TNI juga dapat diperbantukan dalam tugas pemberantasan korupsi di gedung merah putih KPK. Bersama TNI, Polri, dan Jaksa, langsung di bawah komando presiden, dipastikan 'Hatas Cita' pemberantasan korupsi yang diinginkan Presiden Prabowo akan semakin cepat terwujud di republik ini.
"Kita tahu tidak sedikit prajurit TNI yang menguasai disiplin ilmu tentang hukum dan pemberantasan korupsi. TNI sudah teruji sejak kemerdekaan 1945 hingga menjaga NKRI tahun 1968. Jika menangkap koruptor, sudah pasti sangat muda bagi prajurit TNI," tandas Arief Tampubolon.
