Berita

Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy dalam Milad ke-7 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis 12 Desember 2024/RMOL

Politik

Muhadjir Effendy: Durasi Haji Indonesia Lama dan Mahal

KAMIS, 12 DESEMBER 2024 | 18:56 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, menyampaikan kritik terhadap ekosistem pelaksanaan ibadah haji Indonesia yang dinilai masih jauh dari efisiensi dan optimalisasi potensi dalam negeri. 

Dalam pidatonya pada peringatan Milad ke-7 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Muhadjir menyoroti beberapa aspek utama pelaksanaan haji. Seperti durasi pelaksanaan haji yang terlalu lama, tingginya biaya transportasi, serta peluang pemberdayaan sumber daya lokal untuk kebutuhan konsumsi jemaah.

“Sampai sekarang kenapa haji Indonesia lama sekali, padahal hanya tawaf, wukuf, sa'i. Menurut saya, seminggu cukup. Kenapa harus sampai berlama-lama?” kata Muhadjir di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis 12 Desember 2024. 


Muhadjir juga mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen biaya haji digunakan untuk transportasi, terutama penerbangan. Karena itu, ia menekankan pentingnya mencari solusi efisiensi di sektor ini agar biaya haji dapat ditekan.

"Jadi kalau pesawat bisa kita efisiensikan, lama hajinya juga bisa bisa dikurangi, biaya hajinya juga. Itu baru (efisiensi) transport, belum yang lain," tegasnya.

Selain transportasi, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu juga mengkritik aspek konsumsi jemaah haji yang seharusnya lebih banyak menggunakan bahan makanan dari Indonesia. Ia mengaku telah melakukan kunjungan langsung ke Tulungagung untuk melihat potensi peternakan ikan patin sebagai salah satu alternatif sumber bahan makanan jemaah haji.

“Saya cek langsung di lapangan. Dari segi volume, ikan patin kita tidak akan kurang untuk memenuhi kebutuhan jemaah. Kalau harga selisihnya hanya sekitar Rp2.000 per kilogram, kenapa kita tidak ambil dari sini? Peternak dan petani juga terbantu,” jelasnya.

“Kalau dari Vietnam, kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Tetapi kalau dari dalam negeri, kita bisa pastikan semuanya sesuai standar," sambung Muhadjir.

Tak hanya bahan makanan utama, Muhadjir juga menyinggung tentang bumbu masakan yang menurutnya masih kurang memaksimalkan produk dalam negeri. Saat ini, kebutuhan bumbu untuk konsumsi jemaah haji mencapai 250 kontainer, tetapi Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 75 kontainer.

“Kita menghadapi masalah besar karena mengabaikan yang kecil. Padahal, kalau bumbu diambil dari Indonesia, petani kita di berbagai daerah seperti Trenggolo siap menyuplai asal dibimbing,” tegasnya.

Menurut Muhadjir, pemberdayaan bahan lokal tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan peternak di Indonesia.

Dalam acara tersebut, Muhadjir juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan haji di Indonesia.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini ada proses transformasi pengelolaan haji sesuai arahan presiden dan gagasan beliau itu sejak belum dilantik dan ketika terpilih memberi perhatian khusus tentang haji, beberapa pihak diminta saran, termasuk saya, Menteri Agama hingga BPKH," tuturnya.

Ia menambahkan, perubahan ekosistem haji saat ini akan diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal kepada jemaah dengan mengutamakan efisiensi dan kualitas pelayanan.

"Haji ke depan harus efisien, bermakna, dan memberikan pelayanan yang mencerahkan kepada para jemaah," tutupnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya