Berita

Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy dalam Milad ke-7 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis 12 Desember 2024/RMOL

Politik

Muhadjir Effendy: Durasi Haji Indonesia Lama dan Mahal

KAMIS, 12 DESEMBER 2024 | 18:56 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, menyampaikan kritik terhadap ekosistem pelaksanaan ibadah haji Indonesia yang dinilai masih jauh dari efisiensi dan optimalisasi potensi dalam negeri. 

Dalam pidatonya pada peringatan Milad ke-7 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Muhadjir menyoroti beberapa aspek utama pelaksanaan haji. Seperti durasi pelaksanaan haji yang terlalu lama, tingginya biaya transportasi, serta peluang pemberdayaan sumber daya lokal untuk kebutuhan konsumsi jemaah.

“Sampai sekarang kenapa haji Indonesia lama sekali, padahal hanya tawaf, wukuf, sa'i. Menurut saya, seminggu cukup. Kenapa harus sampai berlama-lama?” kata Muhadjir di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis 12 Desember 2024. 


Muhadjir juga mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen biaya haji digunakan untuk transportasi, terutama penerbangan. Karena itu, ia menekankan pentingnya mencari solusi efisiensi di sektor ini agar biaya haji dapat ditekan.

"Jadi kalau pesawat bisa kita efisiensikan, lama hajinya juga bisa bisa dikurangi, biaya hajinya juga. Itu baru (efisiensi) transport, belum yang lain," tegasnya.

Selain transportasi, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu juga mengkritik aspek konsumsi jemaah haji yang seharusnya lebih banyak menggunakan bahan makanan dari Indonesia. Ia mengaku telah melakukan kunjungan langsung ke Tulungagung untuk melihat potensi peternakan ikan patin sebagai salah satu alternatif sumber bahan makanan jemaah haji.

“Saya cek langsung di lapangan. Dari segi volume, ikan patin kita tidak akan kurang untuk memenuhi kebutuhan jemaah. Kalau harga selisihnya hanya sekitar Rp2.000 per kilogram, kenapa kita tidak ambil dari sini? Peternak dan petani juga terbantu,” jelasnya.

“Kalau dari Vietnam, kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Tetapi kalau dari dalam negeri, kita bisa pastikan semuanya sesuai standar," sambung Muhadjir.

Tak hanya bahan makanan utama, Muhadjir juga menyinggung tentang bumbu masakan yang menurutnya masih kurang memaksimalkan produk dalam negeri. Saat ini, kebutuhan bumbu untuk konsumsi jemaah haji mencapai 250 kontainer, tetapi Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 75 kontainer.

“Kita menghadapi masalah besar karena mengabaikan yang kecil. Padahal, kalau bumbu diambil dari Indonesia, petani kita di berbagai daerah seperti Trenggolo siap menyuplai asal dibimbing,” tegasnya.

Menurut Muhadjir, pemberdayaan bahan lokal tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan peternak di Indonesia.

Dalam acara tersebut, Muhadjir juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan haji di Indonesia.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini ada proses transformasi pengelolaan haji sesuai arahan presiden dan gagasan beliau itu sejak belum dilantik dan ketika terpilih memberi perhatian khusus tentang haji, beberapa pihak diminta saran, termasuk saya, Menteri Agama hingga BPKH," tuturnya.

Ia menambahkan, perubahan ekosistem haji saat ini akan diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal kepada jemaah dengan mengutamakan efisiensi dan kualitas pelayanan.

"Haji ke depan harus efisien, bermakna, dan memberikan pelayanan yang mencerahkan kepada para jemaah," tutupnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya