Berita

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0/Ist

Bisnis

Sistem E-Katalog Versi 6.0 Wujudkan Transparansi Pengadaan Pemerintah

KAMIS, 12 DESEMBER 2024 | 01:23 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 yang diinisiasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom).

Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 dilakukan bersamaan dengan agenda Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, bertempat di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, jajaran menteri kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, para kepala lembaga dan pemerintah daerah.


Turut hadir Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah, Direktur Enterprise & Business Service Telkom FM Venusiana R., Direktur Digital Business Telkom Muhamad Fajrin Rasyid, serta pejabat pemimpin tertinggi instansi lainnya.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan dalam rangka kita tingkatkan pemerintahan yang bersih, salah satu terobosan adalah melalui digitalisasi.

“Karena itu, saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan dari pada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang hari ini menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Seluruh transaksi semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai tanggal 1 Januari 2025,” ujar Prabowo.

Katalog Elektronik Versi 6.0 hadir untuk mendukung misi Asta Cita pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya guna mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Sistem pengadaan ini terintegrasi mulai dari perencanaan, realisasi hingga pembayaran, sebagai wujud penyelenggaraan negara yang efisien dan transparan.

Katalog Elektronik Versi 6.0 memiliki berbagai keunggulan, di antaranya kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), pelaksanaan e-audit dan pemantauan secara real time untuk mendeteksi penyalahgunaan (fraud), memungkinkan pengguna untuk lebih cepat menemukan informasi yang dibutuhkan, serta gambaran besar tentang produk impor yang dapat disubstitusi dengan produk dalam negeri sebagai bagian dari upaya industrialisasi.

Sistem berbasis digital seperti Katalog Elektronik dapat memberikan berbagai manfaat dan dampak positif dalam implementasinya.

Digitalisasi ini diyakini mampu memberikan penghematan anggaran yang signifikan dengan mengurangi hingga 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi hingga 40-50 persen, termasuk pengurangan biaya cetak dokumen dan distribusi fisik, serta dapat menghemat dari segi waktu melalui otomatisasi proses.

Presiden juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari agenda besar transformasi digital. Sistem digital seperti Katalog Elektronik memberikan akses yang lebih terbuka terhadap informasi harga, memastikan kompetisi yang sehat, sekaligus mengurangi potensi korupsi.

Pemanfaatan data melalui sistem pengadaan elektronik akan memungkinkan pemerintah merancang pengeluaran yang lebih strategis, sehingga dapat menghasilkan penghematan anggaran hingga 15-20 persen melalui identifikasi kebutuhan yang lebih presisi.

Senada, Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan bahwa Katalog Elektronik Versi 6.0 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik. Melalui fitur terbarunya, katalog elektronik memberikan kemudahan kepada bagi para pengguna dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

“Inovasi sistem digital pengadaan katalog elektronik Versi 6.0 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja. Maka dari itu, kami harap fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan,” ujar Hendi.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan, Katalog Elektronik versi 6.0 ini menjadi langkah nyata Telkom dalam upaya mendukung digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan.

“Dengan adanya sistem ini, kami berharap dapat menghadirkan solusi pengadaan yang lebih efisien, kompetitif, dan transparan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Telkom senantiasa berkomitmen untuk menciptakan layanan digital solutif dan inovatif yang sejalan dengan program pemerintah,” ucap Ririek.

Transformasi digital yang terus berlangsung akan membuka peluang bagi berbagai sektor untuk dapat bekerja sama dengan lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat membawa dampak positif bagi perekonomian negara. Kolaborasi ini tidak hanya menunjukkan komitmen untuk mendukung ekosistem digital di Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya