Rembuk Perempuan Pesisir di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta pada 11 Desember 2024/Ist
Koalisi Masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan (Justice and Inclusive WASH Coalition-Indonesia) yang terdiri dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Perkumpulan Inisiatif, Seknas FITRA, dan IBP, menggelar Rembuk Perempuan Pesisir di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta pada Rabu, 11 Desember 2024.
Kegiatan ini dilatarbelakangi karena kondisi wilayah pesisir yang memprihatinkan terutama terkait dengan akses atas air minum dan air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan sampah.
Survei pendataan keluarga nelayan tradisional di 26 kabupaten/kota serta pemetaan partisipatif yang dilaksanakan di 5 wilayah pesisir di 5 kab/kota (Lombok Timur, Bangkalan, Semarang, Tangerang dan Medan) yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan menemukan bahwa wilayah desa pesisir tidak memiliki infrastruktur saluran air limbah domestik yang memadai, termasuk septictank.
Hasil pemetaan partisipatif mencatat lebih dari 90 persen rumah tangga nelayan di Kota Medan, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bangkalan tidak memiliki saluran pembuangan limbah rumah tangga dan saluran pembuangan air kotor, serta membuang air limbah domestik langsung ke daratan terbuka, saluran drainase, sungai, maupun pantai atau laut.
Ketua KPPI, Rosinah menyampaikan bahwa Rembuk Perempuan Pesisir ini diharapkan dapat mendorong komitmen pemerintah dalam membuat kebijakan prioritas alokasi Dana Desa untuk WASH (Water, Sanitation and Hygiene), lingkungan yang aman dan responsif GEDSI.
“Selain itu, kami mendorong komitmen Pemerintah untuk menyediakan ruang (spaces) partisipasi penuh perempuan pesisir dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan dan penganggaran terkait WASH, lingkungan yang aman dan responsif GEDSI mulai dari tingkat desa sampai nasional,” jelas Rosinah
Sementara itu, Pius Widiyatmoko dari Perkumpulan Inisiatif menyampaikan bahwa Perkumpulan Inisiatif memberikan pendampingan kepada KPPI untuk melakukan pemetaan partisipatif dengan tools KoboCollect untuk mendalami permasalahan air minum dan air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan sampah di daerah pesisir.
Tahapan pendampingan dimulai dengan melibatkan ibu-ibu KPPI dalam menyusun instrumen, melakukan pendataan, mengolah data dan menyusun laporan hasil survei. Selanjutnya, Perkumpulan Inisiatif memberikan penguatan kepada ibu-ibu KPPI sehingga mampu melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah.
Ibu-Ibu KPPI mampu melakukan audiensi dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan anggota DPRD untuk menyampaikan hasil survei dan usulan solusi atas persoalan air minum dan air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan sampah di daerah pesisir. Kemudian, ibu-ibu KPPI melaksanakan Rembuk Perempuan Pesisir dengan mengundang Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah (Bappeda, DLH, Dinas Kebersihan, Dinas Permukiman, Dinas Kesehatan, DPMPD), Anggota DPRD, dan Ombudsman.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai media aspirasi perempuan kepada pemerintah daerah sehingga terbangun komunikasi serta komitmen untuk menyelesaikan permasalahan perempuan di isu WASH (Water, Sanitation and Hygiene).
Sementara itu, Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Peran perempuan dalam ekosistem perikanan dan kelautan sangat penting dan strategis, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.
“Peranannya (perempuan) terbentang dari mulai memproduksi ikan hingga mengolah dan memasarkan. Perempuan Pesisir juga berperan penting dalam menjaga kebutuhan gizi keluarga. Karena itu, kebijakan kelautan dan perikanan harus menyasar secara khusus dampaknya bagi perempuan,” terang Dani.
Lanjut dia, Masalah sanitasi, akses air, dan kesehatan pemukiman Pesisir merupakan hal paling mendasar. Sayangnya, infrastruktur sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah di pemukiman Pesisir sangat buruk dan memprihatinkan.
“Saya setuju yang dikatakan Presiden Prabowo, buat apa Indonesia masuk jadi anggota G20 tapi rakyatnya miskin dan gak punya WC. Buat apa masuk OECD tapi masyarakat pesisir nggak bisa akses air bersih. Tidak ada gunanya,” pungkasnya.
