Berita

Anggota DPD RI, Fahira Idris/Istimewa

Politik

Senator Jakarta Dorong Insentif Fiskal Koperasi Susu Lokal

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 15:36 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan bea masuk 0 persen pada produk susu impor telah menimbulkan kekhawatiran. Tingginya impor susu yang mencapai hampir 4 juta ton per tahun telah menekan daya saing peternak sapi perah lokal.

Untuk itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fahira Idris, mendorong kemitraan strategis antara koperasi dan Industri Pengolahan Susu (IPS) untuk memastikan penyerapan produksi susu lokal. 

"Harus ada juga insentif dan perlindungan pasar lokal. Pertimbangkan juga pemberian insentif fiskal pada koperasi susu lokal untuk mendukung daya saing mereka," kata Fahira lewat keterangan resminya, Selasa, 10 Desember 2024.


Senator Jakarta itu melanjutkan, perlu ada mekanisme perlindungan harga seperti subsidi harga minuman bagi susu lokal serta akses koperasi dalam menerapkan teknologi modern agar dapat meningkatkan kualitas produknya.

Bahkan, Fahira mendorong perlunya membangun pusat pelatihan yang fokus kepada teknologi dan manajemen distribusi untuk koperasi. 

"Regulasi impor juga harus adil yang lebih berpihak pada peternak lokal," tandas Fahira.

Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut dalam upaya melindungi peternak sapi perah Indonesia, pemerintah seharusnya mempertimbangkan pemberlakuan tarif yang sesuai kepentingan nasional, seperti yang diizinkan dalam aturan World Trade Organization (WTO)

Ferry menekankan bahwa jika kebijakan bea masuk 0 persen tetap dipertahankan, maka sebaiknya diimbangi dengan pemberian insentif bagi peternak sapi perah domestik.

“Kita perlu insentif yang kuat agar peternak lokal mampu bersaing, mengingat biaya produksi susu lokal per liter lebih tinggi dibandingkan produk impor,” tutur Ferry di kantor Kemenkop di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 11 November 2024.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya