Berita

Komandan HTS, Abu Muhammad Al-Jolani/Net

Global

Inggris Pertimbangkan Hapus Pemberontak Suriah HTS dari Daftar Teroris

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 10:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Setelah penggulingan rezim Bashar Al-Assad, pemerintah Inggris sepertinya akan menghapus pemimpin kelompok pemberontakan Suriah Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) dari daftar terorisnya dalam waktu dekat. 

Keberhasilan HTS menaklukkan ibu kota, Damaskus menjadikannya  otoritas terkemuka di antara kelompok oposisi dan kemungkinan membentuk pemerintahan Suriah berikutnya. 

Namun, satu kendala utama yang menghalangi yakni karena HTS telah dilarang sebagai organisasi teroris selama bertahun-tahun oleh banyak negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, karena hubungan historisnya sebelumnya dengan Al Qaeda.


Kendati demikian menurut Menteri Hubungan Antar pemerintah Inggris, Pat McFadden status teroris yang disematkan pada HTS bisa berubah. 

"Situasi di Suriah saat ini masih belum stabil sehingga pencopotan status teroris harusnya dipertimbangkan," ujarnya, seperti dimuat BBC pada Senin, 9 Desember 2024. 

McFadden menilai apa yang disampaikan komandan HTS, Abu Muhammad Al-Jolani dalam pidatonya menunjukkan bahwa mereka peduli dengan hak-hak rakyat. 

"Ia mengatakan beberapa hal yang benar tentang perlindungan kaum minoritas, tentang penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Jadi kita akan membahasnya dalam beberapa hari mendatang," kata dia.

Juru Bicara Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer menegaskan bahwa pemerintah tetap pada kebijakan lama untuk tidak terlibat dengan organisasi yang masuk daftar hitam tetapi akan meninjau daftar teroris secara berkala.

Tokoh pemerintah dan keamanan Inggris lainnya yang mengomentari masalah ini termasuk Sir John Sawers, mantan kepala badan intelijen asing Inggris MI6 mengatakan agak konyol jika London tidak dapat terlibat dengan HTS karena larangan tersebut.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya