Komandan HTS, Abu Muhammad Al-Jolani/Net
Setelah penggulingan rezim Bashar Al-Assad, pemerintah Inggris sepertinya akan menghapus pemimpin kelompok pemberontakan Suriah Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) dari daftar terorisnya dalam waktu dekat.
Keberhasilan HTS menaklukkan ibu kota, Damaskus menjadikannya otoritas terkemuka di antara kelompok oposisi dan kemungkinan membentuk pemerintahan Suriah berikutnya.
Namun, satu kendala utama yang menghalangi yakni karena HTS telah dilarang sebagai organisasi teroris selama bertahun-tahun oleh banyak negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, karena hubungan historisnya sebelumnya dengan Al Qaeda.
Kendati demikian menurut Menteri Hubungan Antar pemerintah Inggris, Pat McFadden status teroris yang disematkan pada HTS bisa berubah.
"Situasi di Suriah saat ini masih belum stabil sehingga pencopotan status teroris harusnya dipertimbangkan," ujarnya, seperti dimuat
BBC pada Senin, 9 Desember 2024.
McFadden menilai apa yang disampaikan komandan HTS, Abu Muhammad Al-Jolani dalam pidatonya menunjukkan bahwa mereka peduli dengan hak-hak rakyat.
"Ia mengatakan beberapa hal yang benar tentang perlindungan kaum minoritas, tentang penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Jadi kita akan membahasnya dalam beberapa hari mendatang," kata dia.
Juru Bicara Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer menegaskan bahwa pemerintah tetap pada kebijakan lama untuk tidak terlibat dengan organisasi yang masuk daftar hitam tetapi akan meninjau daftar teroris secara berkala.
Tokoh pemerintah dan keamanan Inggris lainnya yang mengomentari masalah ini termasuk Sir John Sawers, mantan kepala badan intelijen asing Inggris MI6 mengatakan agak konyol jika London tidak dapat terlibat dengan HTS karena larangan tersebut.
