Berita

Komandan HTS, Abu Muhammad Al-Jolani/Net

Dunia

Inggris Pertimbangkan Hapus Pemberontak Suriah HTS dari Daftar Teroris

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 10:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Setelah penggulingan rezim Bashar Al-Assad, pemerintah Inggris sepertinya akan menghapus pemimpin kelompok pemberontakan Suriah Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) dari daftar terorisnya dalam waktu dekat. 

Keberhasilan HTS menaklukkan ibu kota, Damaskus menjadikannya  otoritas terkemuka di antara kelompok oposisi dan kemungkinan membentuk pemerintahan Suriah berikutnya. 

Namun, satu kendala utama yang menghalangi yakni karena HTS telah dilarang sebagai organisasi teroris selama bertahun-tahun oleh banyak negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, karena hubungan historisnya sebelumnya dengan Al Qaeda.


Kendati demikian menurut Menteri Hubungan Antar pemerintah Inggris, Pat McFadden status teroris yang disematkan pada HTS bisa berubah. 

"Situasi di Suriah saat ini masih belum stabil sehingga pencopotan status teroris harusnya dipertimbangkan," ujarnya, seperti dimuat BBC pada Senin, 9 Desember 2024. 

McFadden menilai apa yang disampaikan komandan HTS, Abu Muhammad Al-Jolani dalam pidatonya menunjukkan bahwa mereka peduli dengan hak-hak rakyat. 

"Ia mengatakan beberapa hal yang benar tentang perlindungan kaum minoritas, tentang penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Jadi kita akan membahasnya dalam beberapa hari mendatang," kata dia.

Juru Bicara Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer menegaskan bahwa pemerintah tetap pada kebijakan lama untuk tidak terlibat dengan organisasi yang masuk daftar hitam tetapi akan meninjau daftar teroris secara berkala.

Tokoh pemerintah dan keamanan Inggris lainnya yang mengomentari masalah ini termasuk Sir John Sawers, mantan kepala badan intelijen asing Inggris MI6 mengatakan agak konyol jika London tidak dapat terlibat dengan HTS karena larangan tersebut.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya