Berita

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto/RMOL

Nusantara

Titiek Soeharto:

Perlindungan Lahan Pertanian Kunci Swasembada Pangan

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 09:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Swasembada pangan merupakan salah satu misi dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui peningkatan produksi pertanian. 

Hal ini dikatakan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat memimpin Komisi IV melakukan kunjungan kerja (kunker) pada masa reses persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Kota Denpasar, Bali, 10 Desember 2024. 

"Terdapat beberapa tantangan selain produktivitas lahan yang masih rendah juga dikarenakan terjadinya alih fungsi lahan pertanian," ujar Titiek Soeharto, sapaan Siti Hediati Soeharto.


Dari hasil kunjungan, Titiek mendapat laporan kondisi eksisting sawah masuk ke dalam pendataan Lahan Baku Sawah (LBS) 2024 dan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yakni kondisi sawah terkurung bangunan dan berpotensi terjadi alih fungsi lahan.

"Ini menunjukkan telah terjadi penimbunan tanah pada lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan terindikasi terjadi alih fungsi lahan," kata Titiek.

Diketahui, kebijakan Perlindungan Lahan di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar, dengan telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 1.082 hektare.

Sebaran luas LBS Kota Denpasar Tahun 2019 seluas 2.164 hektare. Luas LBS yang terlindungi dan ditetapkan menjadi KP2B seluas 1.082 hektare atau 50 persen dari lahan sawah eksisting. Hasil Overlay LBS 2019 dengan 2024 diketahui indikasi alih fungsi lahan sawah seluas 824 hektare (38 persen dari total LBS 2019).

"Perlindungan lahan pertanian menjadi penting untuk menjaga lahan pertanian yang sudah eksisting saat ini agar tetap menjadi lahan sawah untuk budidaya pertanian pangan," kata Titiek.

Dia menegaskan, kunjungan kerja ini dilaksanakan bertujuan untuk meninjau permasalahan alihfungsi lahan pertanian termasuk mitigasi dan solusi yang diperlukan untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

"Salah satunya melalui program brigade pangan/petani milenial yang perlu difokuskan juga ke Provinsi Bali. Kikarenakan minat pemuda di Provinsi Bali masih minim ke sektor pertanian," kata Titiek.

"Maka dengan insentif bantuan seperti alsintan pada  program ini diharapkan meningkatkan minat petani milenial," tutupnya.



Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya