Berita

Ilustrasi/Reuters

Bisnis

China Longgarkan Kebijakan Moneter Pertama dalam Satu Dekade

SENIN, 09 DESEMBER 2024 | 17:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah China  mengubah pendekatan kebijakan moneter untuk pertama kalinya sejak 2010. Mulai tahun 2025, negara Tirai Bambu ini akan menerapkan kebijakan moneter yang "cukup longgar" sebagai bagian dari strategi memacu pertumbuhan ekonomi. 

Seperti dikutip Reuters, Senin 9 Desember 2024, China juga akan memperkuat kebijakan fiskal yang lebih proaktif serta mengadopsi langkah penyesuaian kontra-siklus yang bersifat tidak konvensional. 

"Pemerintah juga menekankan pentingnya mendorong konsumsi domestik dan memperluas permintaan dalam negeri secara menyeluruh," kata Xinhua mengutip para pejabat China.


Kebijakan tersebut dirumuskan menjelang Konferensi Kerja Ekonomi Pusat tahunan yang dijadwalkan akhir pekan ini. Forum ini akan menetapkan target dan prioritas kebijakan ekonomi untuk tahun depan. 

Dalam rencana jangka panjang, China berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas sambil mendorong inovasi, sebagaimana diungkapkan dalam laporan resmi.

"Langkah-langkah fiskal yang proaktif dan kebijakan moneter longgar akan dilaksanakan, disertai penyempurnaan perangkat kebijakan serta penyesuaian kontra-siklus yang luar biasa," jelas laporan Xinhua.

Langkah ini mencerminkan pelonggaran kebijakan moneter pertama sejak 2010, ketika China terakhir kali mengadopsi kebijakan serupa setelah krisis keuangan global 2008. 

Pada September, Beijing sebelumnya telah mengeluarkan serangkaian stimulus yang difokuskan terutama pada kebijakan moneter seperti pemotongan suku bunga. Harapan lain kini tumbuh untuk memulihkan kepercayaan, dan membangkirkan perekonomian.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya