Berita

Ilustrasi/Reuters

Bisnis

China Longgarkan Kebijakan Moneter Pertama dalam Satu Dekade

SENIN, 09 DESEMBER 2024 | 17:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah China  mengubah pendekatan kebijakan moneter untuk pertama kalinya sejak 2010. Mulai tahun 2025, negara Tirai Bambu ini akan menerapkan kebijakan moneter yang "cukup longgar" sebagai bagian dari strategi memacu pertumbuhan ekonomi. 

Seperti dikutip Reuters, Senin 9 Desember 2024, China juga akan memperkuat kebijakan fiskal yang lebih proaktif serta mengadopsi langkah penyesuaian kontra-siklus yang bersifat tidak konvensional. 

"Pemerintah juga menekankan pentingnya mendorong konsumsi domestik dan memperluas permintaan dalam negeri secara menyeluruh," kata Xinhua mengutip para pejabat China.


Kebijakan tersebut dirumuskan menjelang Konferensi Kerja Ekonomi Pusat tahunan yang dijadwalkan akhir pekan ini. Forum ini akan menetapkan target dan prioritas kebijakan ekonomi untuk tahun depan. 

Dalam rencana jangka panjang, China berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas sambil mendorong inovasi, sebagaimana diungkapkan dalam laporan resmi.

"Langkah-langkah fiskal yang proaktif dan kebijakan moneter longgar akan dilaksanakan, disertai penyempurnaan perangkat kebijakan serta penyesuaian kontra-siklus yang luar biasa," jelas laporan Xinhua.

Langkah ini mencerminkan pelonggaran kebijakan moneter pertama sejak 2010, ketika China terakhir kali mengadopsi kebijakan serupa setelah krisis keuangan global 2008. 

Pada September, Beijing sebelumnya telah mengeluarkan serangkaian stimulus yang difokuskan terutama pada kebijakan moneter seperti pemotongan suku bunga. Harapan lain kini tumbuh untuk memulihkan kepercayaan, dan membangkirkan perekonomian.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya