Berita

Ilustrasi/Reuters

Bisnis

China Longgarkan Kebijakan Moneter Pertama dalam Satu Dekade

SENIN, 09 DESEMBER 2024 | 17:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah China  mengubah pendekatan kebijakan moneter untuk pertama kalinya sejak 2010. Mulai tahun 2025, negara Tirai Bambu ini akan menerapkan kebijakan moneter yang "cukup longgar" sebagai bagian dari strategi memacu pertumbuhan ekonomi. 

Seperti dikutip Reuters, Senin 9 Desember 2024, China juga akan memperkuat kebijakan fiskal yang lebih proaktif serta mengadopsi langkah penyesuaian kontra-siklus yang bersifat tidak konvensional. 

"Pemerintah juga menekankan pentingnya mendorong konsumsi domestik dan memperluas permintaan dalam negeri secara menyeluruh," kata Xinhua mengutip para pejabat China.


Kebijakan tersebut dirumuskan menjelang Konferensi Kerja Ekonomi Pusat tahunan yang dijadwalkan akhir pekan ini. Forum ini akan menetapkan target dan prioritas kebijakan ekonomi untuk tahun depan. 

Dalam rencana jangka panjang, China berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas sambil mendorong inovasi, sebagaimana diungkapkan dalam laporan resmi.

"Langkah-langkah fiskal yang proaktif dan kebijakan moneter longgar akan dilaksanakan, disertai penyempurnaan perangkat kebijakan serta penyesuaian kontra-siklus yang luar biasa," jelas laporan Xinhua.

Langkah ini mencerminkan pelonggaran kebijakan moneter pertama sejak 2010, ketika China terakhir kali mengadopsi kebijakan serupa setelah krisis keuangan global 2008. 

Pada September, Beijing sebelumnya telah mengeluarkan serangkaian stimulus yang difokuskan terutama pada kebijakan moneter seperti pemotongan suku bunga. Harapan lain kini tumbuh untuk memulihkan kepercayaan, dan membangkirkan perekonomian.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya