Berita

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani/Ist

Bisnis

Pemerintah Dorong Peluang Investasi Energi Hijau di Singapura

SENIN, 09 DESEMBER 2024 | 12:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura mempromosikan peluang strategis di sektor energi hijau, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital. 

Dalam acara forum Exclusive Dialogue: Mapping Indonesia Investment Trend 2025 yang berlangsung di Singapura pada Jumat 6 Desember 2024, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menyoroti potensi besar Indonesia di bidang energi terbarukan.

“Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan yang mencapai 3.700 gigawatt,” katanya di hadapan lebih dari 100 pelaku usaha dan pemangku kebijakan dari kedua negara.


Ia juga menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, serta hilirisasi 28 komoditas strategis yang telah dikaji pemerintah.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, H.E. Suryopratomo dalam gilirannya menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen selama masa pemerintahan baru. 

Prioritas utama diarahkan pada percepatan ekonomi hijau, transformasi digital, dan penguatan integrasi regional melalui kolaborasi dengan mitra internasional.

“Target ini bukan sekadar tujuan, tetapi juga seruan untuk bertindak. Langkah ini akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi di tengah dinamika global,” ujar Suryopratomo dalam keterangan resmi yang dikutip Senin 9 Desember 2024.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan, Singapura telah menjadi penyumbang utama investasi asing langsung (FDI) di Indonesia selama periode 2020 hingga September 2024, dengan total nilai mencapai 62,16 miliar Dolar AS atau sekitar Rp958 triliun.

Investasi dari Singapura didominasi oleh sektor industri logam (23 persen), transportasi, gudang, dan telekomunikasi (16 persen), industri makanan (9 persen), perumahan, industri, dan perkantoran (8 persen), serta industri kertas dan percetakan (7 persen).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya