Eks Menhan Korsel Ditangkap Gegara Perannya di Kisruh Darurat Militer

Beberapa hari setelah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-Hyun kini ditangkap karena keterlibatannya dalam deklarasi darurat militer Presiden Yoon Suk-Yeol pekan lalu.

Tim investigasi khusus kejaksaan menangkap Kim pada hari Minggu, 8 Desember 2o24 dan menyita telepon genggamnya.

"Mantan menteri pertahanan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ditangkap pada hari Minggu atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer Yoon minggu lalu," kata jaksa penuntut, seperti dimuat Yonhap.

Sebelum penangkapan, penyidik ??memeriksa Kim, yang secara sukarela hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul sekitar pukul 01.30 pagi waktu setempat.

Polisi nasional juga menggerebek kantor Kim sebagai bagian dari penyelidikan atas klaim pengkhianatan terhadap Yoon dan menteri-menteri utama.

Tiga partai oposisi minoritas mengajukan pengaduan kepada kejaksaan terhadap Yoon, Kim dan komandan darurat militer Park An-su, menuduh mereka melakukan pemberontakan.

Jika terbukti bersalah, kejahatan memimpin pemberontakan dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup, dengan atau tanpa kerja paksa.

Anggota parlemen oposisi menuduh Yoon mengerahkan pasukan militer untuk memblokir pemungutan suara oleh anggota parlemen yang berusaha membatalkan apa yang mereka katakan sebagai dekrit darurat militer yang tidak konstitusional.

Di saat Kim tertangkap, Presiden Yoon justru selamat dari upaya pemakzulan terhadap dirinya di parlemen pada Sabtu, 7 Desember 2024.

Pemungutan suara terhadap mosi tidak percaya yang diajukan koalisi oposisi tidak memenuhi ambang batas partisipan karena partai pendukung Yoon People Power Party (PPP) memboikotnya.

Beberapa jam sebelum pemungutan suara, Yoon menyampaikan pidato di televisi kepada rakyat untuk meminta maaf atas dekrit darurat militernya, dengan mengatakan bahwa ia akan menyerahkan nasibnya di tangan partainya.

Yoon mengejutkan negara pada Selasa malam, 3 Desember 2024 ketika ia memberi militer kekuasaan darurat yang luas untuk membasmi apa yang disebutnya kekuatan anti-negara dan lawan politik yang menghalangi.

Ia membatalkan perintah tersebut enam jam kemudian, setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi untuk memberikan suara bulat menentang dekrit tersebut.

Deklarasi darurat militer Yoon menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terbesarnya dalam beberapa dekade, yang berisiko merusak reputasi demokrasi di negara tersebut.