Imran Khan Ajak Pembangkangan Sipil, Situasi Pakistan Makin Tidak Terkendali

Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyerukan pembangkangan sipil yang akan dimulai pada 14 Desember 2024. Dari akun X-nya, Khan menyerukan pembebasan pekerja Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dan pembentukan komisi yudisial untuk menyelidiki secara transparan peristiwa 9 Mei 2023 dan 26 November 2024.

Pada 9 Mei, protes PTI meletus menyusul penangkapan Khan, yang memicu bentrokan keras dengan pasukan keamanan. Banyak pemimpin dan pekerja PTI ditahan, dengan tuduhan partai tersebut melakukan konspirasi untuk menekan gerakan mereka.

Sementara pada 26 November, demonstrasi besar PTI di Islamabad menuntut pembebasan Khan dan pekerja lainnya. Pemerintah menanggapi dengan tegas, dengan PTI mengklaim beberapa pengunjuk rasa terbunuh atau terluka dan ratusan dipenjara, meskipun para pejabat membantah tuduhan ini.

“Pada tahap pertama gerakan pembangkangan sipil, kami akan mengimbau warga Pakistan di luar negeri untuk membatasi pengiriman uang dan memulai kampanye boikot. Pada tahap kedua, kami akan meningkatkannya lebih jauh,” tulis Imran Khan seperti dikutip The Media Line.

Ia menuduh negara telah membangun kediktatoran dan meminta Mahkamah Agung untuk campur tangan, menuduh bahwa pekerja politik menjadi sasaran dan ratusan orang masih hilang.

Adapun saudara perempuan Khan, Aleema Khan, mendesak warga Pakistan di luar negeri untuk berhenti mengirim uang jika tuntutan tidak dipenuhi. “Sistem yang Anda yakini berfungsi karena IMF sebenarnya ditopang oleh kerja keras warga Pakistan di luar negeri,” katanya, Sabtu, 6 Desember 2024.

Uang kiriman sangat penting bagi ekonomi Pakistan, menyumbang 11,8 miliar dolar AS dari Juli hingga Oktober 2024, menurut Bank Negara. Para ahli berbeda pendapat tentang seruan Khan; sementara beberapa berpendapat keluarga akan memprioritaskan kebutuhan mereka, yang lain memperingatkan penurunan signifikan dalam uang kiriman dapat mengganggu stabilitas ekonomi.

Pemimpin senior PTI Shoaib Shaheen mengkritik pemerintah, peradilan, dan proses pemilihan, mengklaim pemerintahan saat ini mengabaikan keinginan rakyat.

“Apa pilihan lain yang kita miliki selain pembangkangan sipil?” katanya.