Berita

Ilustrasi seorang pemulung TPST Bantargebang tengah memperbaiki keranjang anyaman (Foto: Liputan6.com/Bam Sinulingga)

Publika

Negara Indonesia Sangat Kecil Dibandingkan Ukuran yang Sebenarnya

SABTU, 07 DESEMBER 2024 | 15:20 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

BUKAN hanya dalam peta dunia ukuran Indonesia sangat kecil namun juga dalam hal keuangan. Kecil sekali kalau mau dipertegas. Mengapa bisa demikian? Pasti ada yang melakukannya, pasti ada yang membuat negara Indonesia seperti itu. Membuat ukurannya sangat kecil sehingga bisa diremehkan dan direndahkan. 

Saya mau kasih contoh yang paling nyata supaya jangan banyak berdebat tentang ukuran keuangan. Negara Indonesia pada tahun 2022 jika diukur dari belanja negara nilainya hanya sebesar Rp3096 triliun yang merupakan penjumlahan dari pendapatan negara pajak dan non pajak ditambah dengan utang dan hibah. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan penerimaan seluruh BUMN pada tahun 2022 yang mencapai Rp3.200 triliun. Aneh kan? 

Mengapa bisa belanja negara kalah dengan pendapatan semua BUMN yang sebagian dimiliki oleh swasta dan sebagian dimiliki oleh negara. Padahal dari sisi apapun negara pastilah lebih besar, kekuasaan, kewenangan, aset, dan lain sebagainya. Namun faktanya tidak demikian. Negara Indonesia kecil sekali. 


Lebih tragis lagi kalau dibandingkan dengan swasta nasional secara keseluruhan. Ukuran keuangan negara mungkin tidak sampai 10 persennya. Coba kita bandingkan saja dengan penerimaan satu sektor saja yakni pertambangan batubara. Ukuran penerimaan dan juga pengeluaran negara kalah dengan penerimaan sektor batubara. 

Misalnya tahun 2025 nanti 500-an lebih  perusahaan batubara Indoneaia akan memproduksi batubara sekitar 1 miliar ton. Jika harga batubara 150 dollar per ton maka penerimanya bisa mencapai  Rp2.225 triliun. Dan kalau harga batubara 250-300 dolar per ton seperti yang terjadi pada tahun tahun lalu, maka penerimaan sektor batubara dapat mencapai 300 miliar dolar atau Rp4.650 triliun. Ini baru sektor batubara, belum sektir tambang lainnya dan sektor perkebunan seperti sawit yang juga sangat besar. 

Itulah mengapa sekarang dari sisi keuangan negara dan pemerintah hanyalah subordinat terkecil dari Indonesia. Sebaliknya sektor swasta sekarang mengambil alih kekuasaan keuangan Indonesia, mengendalikannya, mengaturnya, memberikan pinjaman atau utang kepada negara dan pemerintah Indonesia dan seterusnya. Jadi wajar kalau ada pandangan para ekonom bahwa kekuasan Indonesia sekarang ada di tangan oligarki keuangan, bukan di tangan negara atau pemerintah. Pandangan ini benar adanya jika dilihat dari sisi penguasaan keuangan. 

Padahal ukuran negara Indonesia besar sekali dari sisi wilayah. Presiden Prabowo pernah mengatakan demikian seluruh Eropa barat digabung jadi satu  belum sebanding dengan ukuran Indoneaia. Presiden Jokowi sebelumnya juga pernah mengatakan demikian. Bahwa perjalanannya mengelilingi Indonesia telah membuktikan Indonesia sangat luas, panjang dan juga lebar. 

Kedua presiden ini tampaknya sejalan atau  membenarkan pandangan para penganut teori bumi datar bahwa Indonesia bisa sepertiga dunia karena panjangnya bisa mencapai 6000 km lebih. Ukuran ini adalah sepertiga diameter bumi menurut penganut bumi bulat yakni 12000 km. Menurut penganut bumi datar peta Indonesia sengaja dikecil-kecilkan supaya mengesankan bahwa nusantara kecil, gampang dijajah, diinjak sekali saja langsung tenggelam.

Bahkan Pulau Jawa dalam peta dunia sekarang makin lama digambar makin setipis tusuk gigi. Padahal orang-orang terdahulu menggambarkan Pulau Jawa sebagai Java La Grande, benua besar yang tidak bertepi, melebar ke arah selatan sampai ke Antartika. Kalau berdasarkan peta modern Pulau Jawa tadinya sebesar tusuk sate, sekarang sebesar tusuk gigi. Bersamaan dengan itu keuangan Indonesia dibuat kecil dan terus mengecil seiring melemahnya kurs rupiah terhadap dolar. Dalam rupiah kesannya membesar, namun dalam dolar sangat tipis. Bagaimana mengatasi ini semua?

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Baru 10 Jam, Tulisan SBY Soal Politik Liar Tembus 9 Juta Tayangan di X

Rabu, 04 November 2026 | 20:21

Menag Dorong PTKIN Jadi Pelopor Hilirisasi dan Inovasi Teknologi

Rabu, 04 November 2026 | 20:19

Polri Harus Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik di Kasus Listyo Sigit

Rabu, 04 November 2026 | 20:17

Aturan Penyadapan Ilegal di Indonesia, Ini Ancaman Hukuman bagi Pelaku

Rabu, 04 November 2026 | 20:11

Ketum KNPI Minta Penegak Hukum Serius Usut Dugaan Penyadapan Presiden

Rabu, 04 November 2026 | 20:07

Tanggapan Allianz Setelah Digugat Rp5,2 Miliar di PN Jaksel

Rabu, 04 November 2026 | 20:02

Jorindo Indonesia Gandeng Mubarak Dubai Jalin Kerja Sama Operasi Salvage

Rabu, 04 November 2026 | 19:57

4 Kasus Penyadapan Presiden Indonesia, dari Habibie hingga Prabowo

Rabu, 04 November 2026 | 19:52

BRI Kukuhkan 35 Penerima Beasiswa BRI Fellowship Journalism 2026

Rabu, 04 November 2026 | 19:49

Kasus Intimidasi Meningkat, Dewan Pers Tegaskan Komitmen Lindungi Wartawan

Rabu, 04 November 2026 | 19:48

Selengkapnya