Berita

Ilustrasi seorang pemulung TPST Bantargebang tengah memperbaiki keranjang anyaman (Foto: Liputan6.com/Bam Sinulingga)

Publika

Negara Indonesia Sangat Kecil Dibandingkan Ukuran yang Sebenarnya

SABTU, 07 DESEMBER 2024 | 15:20 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

BUKAN hanya dalam peta dunia ukuran Indonesia sangat kecil namun juga dalam hal keuangan. Kecil sekali kalau mau dipertegas. Mengapa bisa demikian? Pasti ada yang melakukannya, pasti ada yang membuat negara Indonesia seperti itu. Membuat ukurannya sangat kecil sehingga bisa diremehkan dan direndahkan. 

Saya mau kasih contoh yang paling nyata supaya jangan banyak berdebat tentang ukuran keuangan. Negara Indonesia pada tahun 2022 jika diukur dari belanja negara nilainya hanya sebesar Rp3096 triliun yang merupakan penjumlahan dari pendapatan negara pajak dan non pajak ditambah dengan utang dan hibah. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan penerimaan seluruh BUMN pada tahun 2022 yang mencapai Rp3.200 triliun. Aneh kan

Mengapa bisa belanja negara kalah dengan pendapatan semua BUMN yang sebagian dimiliki oleh swasta dan sebagian dimiliki oleh negara. Padahal dari sisi apapun negara pastilah lebih besar, kekuasaan, kewenangan, aset, dan lain sebagainya. Namun faktanya tidak demikian. Negara Indonesia kecil sekali. 


Lebih tragis lagi kalau dibandingkan dengan swasta nasional secara keseluruhan. Ukuran keuangan negara mungkin tidak sampai 10 persennya. Coba kita bandingkan saja dengan penerimaan satu sektor saja yakni pertambangan batubara. Ukuran penerimaan dan juga pengeluaran negara kalah dengan penerimaan sektor batubara. 

Misalnya tahun 2025 nanti 500-an lebih  perusahaan batubara Indoneaia akan memproduksi batubara sekitar 1 miliar ton. Jika harga batubara 150 dollar per ton maka penerimanya bisa mencapai  Rp2.225 triliun. Dan kalau harga batubara 250-300 dolar per ton seperti yang terjadi pada tahun tahun lalu, maka penerimaan sektor batubara dapat mencapai 300 miliar dolar atau Rp4.650 triliun. Ini baru sektor batubara, belum sektir tambang lainnya dan sektor perkebunan seperti sawit yang juga sangat besar. 

Itulah mengapa sekarang dari sisi keuangan negara dan pemerintah hanyalah subordinat terkecil dari Indonesia. Sebaliknya sektor swasta sekarang mengambil alih kekuasaan keuangan Indonesia, mengendalikannya, mengaturnya, memberikan pinjaman atau utang kepada negara dan pemerintah Indonesia dan seterusnya. Jadi wajar kalau ada pandangan para ekonom bahwa kekuasan Indonesia sekarang ada di tangan oligarki keuangan, bukan di tangan negara atau pemerintah. Pandangan ini benar adanya jika dilihat dari sisi penguasaan keuangan. 

Padahal ukuran negara Indonesia besar sekali dari sisi wilayah. Presiden Prabowo pernah mengatakan demikian seluruh Eropa barat digabung jadi satu  belum sebanding dengan ukuran Indoneaia. Presiden Jokowi sebelumnya juga pernah mengatakan demikian. Bahwa perjalanannya mengelilingi Indonesia telah membuktikan Indonesia sangat luas, panjang dan juga lebar. 

Kedua presiden ini tampaknya sejalan atau  membenarkan pandangan para penganut teori bumi datar bahwa Indonesia bisa sepertiga dunia karena panjangnya bisa mencapai 6000 km lebih. Ukuran ini adalah sepertiga diameter bumi menurut penganut bumi bulat yakni 12000 km. Menurut penganut bumi datar peta Indonesia sengaja dikecil-kecilkan supaya mengesankan bahwa nusantara kecil, gampang dijajah, diinjak sekali saja langsung tenggelam.

Bahkan Pulau Jawa dalam peta dunia sekarang makin lama digambar makin setipis tusuk gigi. Padahal orang-orang terdahulu menggambarkan Pulau Jawa sebagai Java La Grande, benua besar yang tidak bertepi, melebar ke arah selatan sampai ke Antartika. Kalau berdasarkan peta modern Pulau Jawa tadinya sebesar tusuk sate, sekarang sebesar tusuk gigi. Bersamaan dengan itu keuangan Indonesia dibuat kecil dan terus mengecil seiring melemahnya kurs rupiah terhadap dolar. Dalam rupiah kesannya membesar, namun dalam dolar sangat tipis. Bagaimana mengatasi ini semua?

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Mendag AS Akhirnya Mengakui Pernah Makan Siang di Pulau Epstein

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:10

Israel Resmi Gabung Board of Peace, Teken Piagam Keanggotaan di Washington

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:09

Profil Jung Eun Woo: Bintang Welcome to Waikiki 2 yang Meninggal Dunia, Tinggalkan Karier Cemerlang & Pesan Misterius

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:08

Harga Minyak Masih Tinggi Dipicu Gejolak Hubungan AS-Iran

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:59

Prabowo Terus Pantau Pemulihan Bencana Sumatera, 5.500 Hunian Warga Telah Dibangun

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:49

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp16.811 per Dolar AS

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:47

Salah Transfer, Bithumb Tak Sengaja Bagikan 620.000 Bitcoin Senilai 40 Miliar Dolar AS

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:33

Menteri Mochamad Irfan Yusuf Kawal Pengalihan Aset Haji dari Kementerian Agama

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:18

Sinyal “Saling Gigit” dan Kecemasan di Pasar Modal

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:09

KPK: Kasus PN Depok Bukti Celah Integritas Peradilan Masih Terbuka

Kamis, 12 Februari 2026 | 08:50

Selengkapnya