Berita

Ilustrasi seorang pemulung TPST Bantargebang tengah memperbaiki keranjang anyaman (Foto: Liputan6.com/Bam Sinulingga)

Publika

Negara Indonesia Sangat Kecil Dibandingkan Ukuran yang Sebenarnya

SABTU, 07 DESEMBER 2024 | 15:20 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

BUKAN hanya dalam peta dunia ukuran Indonesia sangat kecil namun juga dalam hal keuangan. Kecil sekali kalau mau dipertegas. Mengapa bisa demikian? Pasti ada yang melakukannya, pasti ada yang membuat negara Indonesia seperti itu. Membuat ukurannya sangat kecil sehingga bisa diremehkan dan direndahkan. 

Saya mau kasih contoh yang paling nyata supaya jangan banyak berdebat tentang ukuran keuangan. Negara Indonesia pada tahun 2022 jika diukur dari belanja negara nilainya hanya sebesar Rp3096 triliun yang merupakan penjumlahan dari pendapatan negara pajak dan non pajak ditambah dengan utang dan hibah. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan penerimaan seluruh BUMN pada tahun 2022 yang mencapai Rp3.200 triliun. Aneh kan

Mengapa bisa belanja negara kalah dengan pendapatan semua BUMN yang sebagian dimiliki oleh swasta dan sebagian dimiliki oleh negara. Padahal dari sisi apapun negara pastilah lebih besar, kekuasaan, kewenangan, aset, dan lain sebagainya. Namun faktanya tidak demikian. Negara Indonesia kecil sekali. 


Lebih tragis lagi kalau dibandingkan dengan swasta nasional secara keseluruhan. Ukuran keuangan negara mungkin tidak sampai 10 persennya. Coba kita bandingkan saja dengan penerimaan satu sektor saja yakni pertambangan batubara. Ukuran penerimaan dan juga pengeluaran negara kalah dengan penerimaan sektor batubara. 

Misalnya tahun 2025 nanti 500-an lebih  perusahaan batubara Indoneaia akan memproduksi batubara sekitar 1 miliar ton. Jika harga batubara 150 dollar per ton maka penerimanya bisa mencapai  Rp2.225 triliun. Dan kalau harga batubara 250-300 dolar per ton seperti yang terjadi pada tahun tahun lalu, maka penerimaan sektor batubara dapat mencapai 300 miliar dolar atau Rp4.650 triliun. Ini baru sektor batubara, belum sektir tambang lainnya dan sektor perkebunan seperti sawit yang juga sangat besar. 

Itulah mengapa sekarang dari sisi keuangan negara dan pemerintah hanyalah subordinat terkecil dari Indonesia. Sebaliknya sektor swasta sekarang mengambil alih kekuasaan keuangan Indonesia, mengendalikannya, mengaturnya, memberikan pinjaman atau utang kepada negara dan pemerintah Indonesia dan seterusnya. Jadi wajar kalau ada pandangan para ekonom bahwa kekuasan Indonesia sekarang ada di tangan oligarki keuangan, bukan di tangan negara atau pemerintah. Pandangan ini benar adanya jika dilihat dari sisi penguasaan keuangan. 

Padahal ukuran negara Indonesia besar sekali dari sisi wilayah. Presiden Prabowo pernah mengatakan demikian seluruh Eropa barat digabung jadi satu  belum sebanding dengan ukuran Indoneaia. Presiden Jokowi sebelumnya juga pernah mengatakan demikian. Bahwa perjalanannya mengelilingi Indonesia telah membuktikan Indonesia sangat luas, panjang dan juga lebar. 

Kedua presiden ini tampaknya sejalan atau  membenarkan pandangan para penganut teori bumi datar bahwa Indonesia bisa sepertiga dunia karena panjangnya bisa mencapai 6000 km lebih. Ukuran ini adalah sepertiga diameter bumi menurut penganut bumi bulat yakni 12000 km. Menurut penganut bumi datar peta Indonesia sengaja dikecil-kecilkan supaya mengesankan bahwa nusantara kecil, gampang dijajah, diinjak sekali saja langsung tenggelam.

Bahkan Pulau Jawa dalam peta dunia sekarang makin lama digambar makin setipis tusuk gigi. Padahal orang-orang terdahulu menggambarkan Pulau Jawa sebagai Java La Grande, benua besar yang tidak bertepi, melebar ke arah selatan sampai ke Antartika. Kalau berdasarkan peta modern Pulau Jawa tadinya sebesar tusuk sate, sekarang sebesar tusuk gigi. Bersamaan dengan itu keuangan Indonesia dibuat kecil dan terus mengecil seiring melemahnya kurs rupiah terhadap dolar. Dalam rupiah kesannya membesar, namun dalam dolar sangat tipis. Bagaimana mengatasi ini semua?

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Muhammadiyah Himpun Rp6 Miliar untuk Korban Gempa NTT, Rp3,4 Miliar Telah Disalurkan

Sabtu, 05 September 2026 | 10:18

Emas Antam Ambruk Rp30.000, Termurah Dibanderol Rp1,3 Juta

Sabtu, 05 September 2026 | 09:19

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Hukuman Dua Pelaku Diringankan

Sabtu, 05 September 2026 | 08:50

Hari Pelanggan Nasional 2026, Pertagas Perkuat Layanan dan Keandalan Energi

Sabtu, 05 September 2026 | 08:14

112 Tersangka Kasus Karhutla Sudah Ditangkap, 55 Perkaran Dilidik

Sabtu, 05 September 2026 | 07:41

RUU Perampasan Aset Potensial Menjarah Aset Seluruh Rakyat

Sabtu, 05 September 2026 | 06:46

112 Tersangka Kasus Karhutla Ditangkap, Terbanyak di Riau

Sabtu, 05 September 2026 | 06:34

Muhammadiyah Layani Penyintas Gempa NTT

Sabtu, 05 September 2026 | 06:17

JHL Foundation Beri Beasiswa Kelapa untuk 100 Mahasiswa UBB

Sabtu, 05 September 2026 | 06:02

Operasi Modifikasi Cuaca Dioptimalkan di Kalbar dan Kalteng

Sabtu, 05 September 2026 | 05:52

Selengkapnya