Kepala Lembaga National Single Window (LNSW), Oza Olavia dalam acara media gathering di Jakarta, Jumat 6 Desember 2024/RMOL
Pemerintah terus berupaya memperkuat ekosistem logistik nasional termasuk dengan menyederhanakan proses bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan.
Kepala Lembaga National Single Window (LNSW), Oza Olavia, menyampaikan bahwa langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi biaya logistik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Dalam hal ini, pihaknya juga telah mengintegrasikan semua sistem yang terkait dengan ekspor, impor dan logistik dengan mengubah pola kerja dari manual atau
hardcopy atau
inhouse menjadi berbasis digital untuk setiap layanan pemerintah.
“Jadi kami integrasikan datanya dari semua kementerian lembaga terkait dan kami ambil datanya (
dweling time) dari 7 hari, sekarang sudah sampai ke 2,6 hari. Capaian ini memenuhi target
dwelling time nasional yaitu 2,9 hari,” kata Oza dalam acara media gathering di Jakarta, Jumat 6 Desember 2024.
Menurut Oza, durasi bongkar muat yang terlalu lama berisiko meningkatkan biaya logistik dan mengganggu kelancaran pasokan bahan baku industri.
Oleh karena itu, LNSW turut aktif dalam penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE), melalui berbagai layanan digital seperti Delivery Order Online, Surat Penyerahan Petikemas (SP2) Online, dan sistem Single Submission (SSm) untuk karantina, pengangkutan, serta perizinan.
Berdasarkan survei tim independen Prospera pada 2023, implementasi layanan digital NLE menunjukkan efisiensi signifikan. Misalnya, penerapan Delivery Order Online mampu menghemat waktu hingga 40,3 persen dan biaya sebesar 25,7 persen.
Penerapan SP2 Online menghemat waktu 47 persen dan biaya 32,4 persen, sementara SSm Karantina mencatat efisiensi waktu 73,4 persen dan biaya 46,1 persen.
Saat ini, NLE sendiri telah diimplementasikan di 52 pelabuhan dan 7 bandara, yang mencakup hampir seluruh dokumen ekspor-impor nasional.
Ke depannya, Indonesia National Single Window (INSW) akan terus dikembangkan, termasuk dengan penguatan Maritime Single Window sesuai mandat International Maritime Organization (IMO).
