Berita

Ketua KPK Periode 2024-2029 Setyo Budiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis 5 Desember 2024/RMOL

Hukum

Pimpinan Baru KPK Pastikan OTT Tetap Ada

KAMIS, 05 DESEMBER 2024 | 17:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penindakan berupa operasi tangkap tangan (OTT) dipastikan bakal tetap ada pada masa kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2024-2029. 

Hal itu ditegaskan Ketua KPK Periode 2024-2029 Setyo Budiyanto kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis 5 Desember 2024. 

“Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper OTT tetep lanjut,” tegas Setyo. 


Namun begitu, Setyo menyebut bahwa istilah atau nomenklatur OTT sepertinya bakal diubah. Saat ini wacana tersebut masih menjadi diskursus di lembaga antirasuah. 

“Sebenarnya kan ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan ya, gitu. Apa, nomenklatur, kemudian tidak penamaan, apa yang saya sampaikan tadi. Menurut saya nggak ada masalah lagi,” jelasnya. 

Sebelumnya, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK), Johanis Tanak berencana menghapus OTT jika terpilih menjadi Ketua KPK. 

Alasannya, OTT tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Seandainya bisa jadi ketua, saya akan tutup, close (OTT). Karena itu tidak sesuai pengertian yang dimaksud dalam KUHAP," tutur Tanak saat fit and proper test di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2024.

Sontak, pernyataan tersebut langsung disambut riuh tepuk tangan anggota Komisi III DPR di ruangan.

Sekadar informasi, Johanis Tanak terpilih sebagai pimpinan KPK bersama Setyo Budiyanto dan tiga orang lainnya yakni Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya