Berita

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Kim dan Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Pakta Pertahanan Korut-Rusia Mulai Berlaku, Blok Barat Waspada

KAMIS, 05 DESEMBER 2024 | 16:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pakta pertahanan bersejarah antara Korea Utara dan Rusia, yang ditandatangani Juni lalu, sudah mulai berlaku setelah kedua belah pihak bertukar dokumen ratifikasi. 

Mengutip laporan Kantor Berita Resmi KCNA pada Kamis, 5 Desember 2024, dokumen ratifikasi itu sudah mulai berlaku perhari Rabu, 4 Desember 2024.

"Kesepakatan ini mulai berlaku sejak Rabu, 4 Desember 2024 ketika dokumen ratifikasi dipertukarkan di Moskow oleh wakil menteri luar negeri kedua negara, Kim Jong Gyu dan Andrei Rudenko," tulis KCNA.


Dikatakan bahwa pakta tersebut akan memberikan kekuatan pendorong yang mempercepat pembentukan tatanan dunia multipolarisasi yang independen dan adil tanpa dominasi. 

Peresmian implementasi perjanjian pertahanan terjadi ketika Amerika Serikat dan Korea Selatan menuduh Korea Utara yang bersenjata nuklir itu mengirim lebih dari 10.000 tentara untuk membantu Rusia memerangi Ukraina.

Para ahli mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sangat ingin memperoleh teknologi canggih dari Moskow dan pengalaman tempur untuk pasukannya sebagai imbalannya.

Kim dan Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani kesepakatan kemitraan strategis selama kunjungan kepala Kremlin ke Pyongyang.

Pakta pertahanan ini mewajibkan kedua negara untuk memberikan bantuan militer  tanpa penundaan jika terjadi serangan terhadap pihak lain, dan untuk bersama-sama menentang sanksi Barat.

Anggota parlemen di Moskow bulan lalu memberikan suara bulat untuk kesepakatan tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Putin. 

Pyongyang mengatakan bahwa kesepakatan tersebut diratifikasi melalui dekrit dari Kim.

Presiden Korea Utara mengatakan minggu lalu selama kunjungan Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov ke Pyongyang bahwa pemerintah, tentara, dan rakyatnya akan selalu mendukung kebijakan Federasi Rusia untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya.

Putin memuji kesepakatan itu pada bulan Juni sebagai terobosan baru dalam hubungan bilateral negara.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR Khawatir Pekerjaan Debt Collector jadi Ilegal, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:43

Keripik Pisang Lokal Besutan Rumah BUMN BRI Tembus Malaysia dan Hong Kong

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:19

Menlu China Mesra dengan Luhut, Sejumlah Tawaran Kerja Sama Mengalir

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:54

Program Gerakan “Warga Peduli Warga” Jaringan Aktivis 98 Berlanjut di Lampung

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:28

Sejumlah Elemen Mahasiswa Ogah Ikut Demo AMPB 27 Agustus, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:10

Ribuan Warga Meriahkan Panggung Rakyat Merdeka PANsar Murah di Kendal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:50

BRI Raih Tiga Penghargaan Bergengsi Alpha Southeast Asia 2026

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:28

DPR Tekankan Penguatan Pengendalian Lingkungan untuk Hentikan Karhutla

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:58

YLBHI Dorong Bareskrim Usut Perwira Diduga Terlibat Penipuan Investasi Tambang Emas

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:14

Pikat Pembeli dari Singapura hingga Belanda, Produk UMKM Asal Sumut Berdaya Bersama BRI

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 21:55

Selengkapnya