Berita

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Kim dan Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Global

Pakta Pertahanan Korut-Rusia Mulai Berlaku, Blok Barat Waspada

KAMIS, 05 DESEMBER 2024 | 16:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pakta pertahanan bersejarah antara Korea Utara dan Rusia, yang ditandatangani Juni lalu, sudah mulai berlaku setelah kedua belah pihak bertukar dokumen ratifikasi. 

Mengutip laporan Kantor Berita Resmi KCNA pada Kamis, 5 Desember 2024, dokumen ratifikasi itu sudah mulai berlaku perhari Rabu, 4 Desember 2024.

"Kesepakatan ini mulai berlaku sejak Rabu, 4 Desember 2024 ketika dokumen ratifikasi dipertukarkan di Moskow oleh wakil menteri luar negeri kedua negara, Kim Jong Gyu dan Andrei Rudenko," tulis KCNA.


Dikatakan bahwa pakta tersebut akan memberikan kekuatan pendorong yang mempercepat pembentukan tatanan dunia multipolarisasi yang independen dan adil tanpa dominasi. 

Peresmian implementasi perjanjian pertahanan terjadi ketika Amerika Serikat dan Korea Selatan menuduh Korea Utara yang bersenjata nuklir itu mengirim lebih dari 10.000 tentara untuk membantu Rusia memerangi Ukraina.

Para ahli mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sangat ingin memperoleh teknologi canggih dari Moskow dan pengalaman tempur untuk pasukannya sebagai imbalannya.

Kim dan Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani kesepakatan kemitraan strategis selama kunjungan kepala Kremlin ke Pyongyang.

Pakta pertahanan ini mewajibkan kedua negara untuk memberikan bantuan militer  tanpa penundaan jika terjadi serangan terhadap pihak lain, dan untuk bersama-sama menentang sanksi Barat.

Anggota parlemen di Moskow bulan lalu memberikan suara bulat untuk kesepakatan tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Putin. 

Pyongyang mengatakan bahwa kesepakatan tersebut diratifikasi melalui dekrit dari Kim.

Presiden Korea Utara mengatakan minggu lalu selama kunjungan Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov ke Pyongyang bahwa pemerintah, tentara, dan rakyatnya akan selalu mendukung kebijakan Federasi Rusia untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya.

Putin memuji kesepakatan itu pada bulan Juni sebagai terobosan baru dalam hubungan bilateral negara.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya