Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah/Ist

Nusantara

Petani Muda Harus Andil dalam Program Cetak 3 Juta Hektare Sawah

KAMIS, 05 DESEMBER 2024 | 05:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VI DPR RI menyoroti soal keterlibatan petani milenial dalam program cetak sawah 3 juta hektare sawah oleh Kementerian Pertanian (Kementan). 

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah mengatakan bahwa pihaknya telah menghitung program 3 juta hektare lahan untuk swasembada pangan pemerintah setidaknya bakal melibatkan sekitar 225 ribu petani muda. 
 
"Tadi disampaikan setiap 200 hektare lahan akan dikelola oleh 15 orang. Nah kalau dihitung ada sekitar 225 ribu orang yang akan mengelola 3 juta hektar lahan," kata Rina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi IV DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta,  Rabu 4 Desember 2024. 
 

 
Rina juga meminta penjelasan Kementan mengenai  mekanisme dan pengelolaan teknis di lapangan dalam penyediaan SDM program tersebut. 
 
"Bagaimana optimalisasi  keseimbangan antara SDM dan luas lahan. Serta seperti apa efisiensi keberlanjutan program bagi petani milenial," ujarnya. 

Namun begitu, politikus PKB ini mengapresiasi kebijakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menghentikan impor daging domba di tengah tingginya suplai dalam negeri. 
 
"Antara target dan realisasi capaiannya cukup tinggi di atas 85 persen. Maka harus terus dipertahankan pola pendampingan dan kebijakan strategis ini," katanya. 
 
Selain itu, Rina juga menyoroti program Kementan pada tahun 2025. Menurutnya, anggaran pertanian sebaiknya difokuskan dan dimaksimalkan guna mendukung terciptanya swasembada pangan dan makan bergizi gratis. 
 
"Dalam program swasembada pangan perlu dioptimalisasi pendampingan. Seperti penguatan teknologi modern," kata Rina.
 
Selain itu, masih kata Rina, penguatan juga harus dilakukan pada aspek insfrastuktur pertanian. Seperti irigasi, jalan dan tempat penyimpanan. 
 
Penguatan lainnya, kata Rina adalah sistem pemantauan hasil pertanian real time berbasis blokchain. Para anggota DPR bisa ikut mengawasi progres pertanian ini lebih cepat dan efisien. 
 
Lebih jauh, Rina menyarankan agar Kementan menjalin kerjasama internasional pertanian maju dengan sejumlah negara yang sudah berpengalaman. 
 
"Misalnya dengan Cina sebagai penghasil beras terbesar di dunia, selain penghasil jagung, gandum dan sayuran. Atau Amerika Serikat yang memanfaatkan teknologi GPS, robotika dan pertanian presisi," pungkas Rina.



Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya