Berita

Komisi IV DPR RI saat rapat kerja bersama Kementan bahas subsidi pupuk, Rabu, 4 Desember 2024/RMOL

Politik

Distribusi Pupuk Subsidi Diubah, Mentan: InsyaAllah Aman

RABU, 04 DESEMBER 2024 | 14:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi IV DPR RI mencecar Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. soal pupuk subsidi yang masih sulit didapat para petani.

Menjawab hal tersebut, Mentan Amran mengurai soal rencana pemerintah dalam distribusi pupuk subsidi pada 2025 sebesar 9,5 juta ton. 

"InsyaAllah pupuk aman," kata Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu, 4 November 2024.


Untuk memastikan distribusi pupuk subsidi benar-benar sampai ke petani, Kementan mengubah regulasi yang tadinya rumit dan harus melewati beberapa kementerian, akan di-bypass oleh Kementan langsung ke pengecer dan petani.

"Kami mengubah regulasi yang ada, dulu 145 peraturan, ada 12 kementerian terlibat mengurus pupuk, tambah bupati, gubernur. Kami tandatangan Januari, bulan 11 (November, red) pupuk belum sampai. Ini masalah petani kit. Kami rakortas, kami putus Perpres turun cepat seperti janji saat kampanye, bahwa Kementan pemerintah kemudian ke pupuk Indonesia, Gapoktan, pengecer distributor. Kalau kami sudah tandatangani, sudah berjalan di daerah, karena stok di tingkat petani," paparnya.

Ia meyakinkan Komisi IV bahwa tidak akan ada lagi permasalahan penyaluran pupuk subsidi ke petani lantaran regulasinya sudah dipangkas.

"Jadi ini tidak ada masalah lagi Bu (Titiek Soeharto), yang dulunya kalau bupati tidak tanda tangan tidak bisa terima pupuk, Ini masalah besar, alhamdulillah Pak Presiden sudah setuju kita direct (dari) Kementan," tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya