Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-Yeol/Net
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-Yeol secara tiba-tiba mengumumkan status darurat militer di televisi nasional pada Selasa malam, 3 Desember 2024.
Pada kesempatan itu, Yoon menuduh partai oposisi utama Korea Selatan bersimpati dengan Korea Utara dan melakukan kegiatan yang merugikan negara.
Yoon merujuk pada mosi dari oposisi Partai Demokrat, yang memiliki mayoritas di parlemen, untuk memakzulkan jaksa penuntut umum dan menolak usulan anggaran pemerintah.
Presiden Korea Selatan itu menuduh oposisi berusaha mengubah negara menjadi "surga narkoba" dan menciptakan keadaan tidak teratur yang merugikan keselamatan dan mata pencaharian publik.
Ia lebih lanjut mengklaim tindakan-tindakan ini telah melumpuhkan urusan negara dan mengubah Majelis Nasional menjadi sarang penjahat.
"Majelis Nasional telah menjadi monster yang merusak demokrasi liberal, dan negara berada dalam keadaan yang genting, berada di ambang kehancuran," tegasnya.
Yoon menggambarkan darurat militer sebagai tindakan yang diperlukan untuk membasmi pasukan anti-negara pro-Utara yang tidak tahu malu ini.
Ia membenarkan keputusan tersebut sebagai hal yang penting untuk melindungi kebebasan dan keselamatan rakyat, memastikan keberlanjutan negara, dan mewariskan negara yang stabil kepada generasi mendatang.
"Kami akan melenyapkan pasukan anti-negara dan memulihkan negara ke keadaan normal secepat mungkin," ujar Yoon untuk meyakinkan masyarakat.
Menurut penyiar lokal
YTN TV, juru bicara parlemen sedang dalam perjalanan ke parlemen dan berencana untuk mengadakan sidang.
Namun, kantor berita
Yonhap melaporkan bahwa pintu masuk ke parlemen diblokir dan anggota parlemen tidak dapat masuk.
