Berita

Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Pekanbaru Indra Pomi Nasution digiring petugas KPK menuju ruang pemeriksaan, Selasa, 3 Desember 2024/RMOL

Hukum

Pj Walikota dan Sekda Pekanbaru Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

SELASA, 03 DESEMBER 2024 | 17:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Diduga merampok uang rakyat, Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa digiring ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Risnandar terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin malam, 2 Desember 2024

Pantauan Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, petugas KPK yang membawa Risnandar tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 17.40 WIB, Selasa, 3 Desember 2024.


Risnandar bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru, Indra Pomi Nasution yang membawa tas ransel ini langsung digiring petugas menuju ruang pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK.

Sementara itu, 6 orang lainnya dikabarkan tidak masuk ke Gedung Merah Putih KPK melalui pintu depan, melainkan dimasukkan pintu belakang atau dari basement.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan update terkait OTT yang dilakukan KPK terhadap Pj Walikota Pekanbaru dan 7 orang lainnya di Pekanbaru.

"Informasi sementara itu terkait dengan penggunaan uang bendahara, jadi kan di sistem keuangan daerah itu kan ada istilahnya pengeluaran dulu nanti buktinya itu kemudian dipertanggungjawabkan, mengganti mengisi brankas," kata Alex kepada wartawan di Bali, Selasa, 3 Desember 2024.

"Salah satu modusnya itu tadi, ada pengambilan cash kemudian dibagi-bagi dengan bukti pengeluaran fiktif. Nah ini kan konyol, mungkin kalau beli alat tulis kantor dibikin kwitansi tapi barangnya nggak ada," sambung Alex.

Alex menyebut bahwa, modus tersebut juga tidak tertutup kemungkinan terjadi di daerah-daerah lainnya.

"Kemudian ada kutipan atau ada pungutan dari kepala-kepala dinas atau masing-masing OPD. Ada iuran, dari rumah sakit umum daerah juga memberikan sesuatu. Tapi kita belum tau uang itu untuk Pj-nya atau yang lain," jelasnya.

Dalam OTT itu kata Alex, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa uang mencapai lebih dari Rp1 miliar.

"Uangnya sementara tadi disampaikan di atas Rp1 miliar. Kalau saya lihat fotonya sih, uangnya merah semua sih," terang Alex.

Alex mengatakan, kegiatan OTT ini diawali dengan adanya laporan masyarakat. Bahkan, proses penyelidikan sudah terjadi beberapa bulan lalu.

"Sprindiknya itu sudah beberapa bulan yang lalu itu berdasarkan informasi masyarakat. Kemudian kami tindaklanjuti dengan melakukan penyadapan, melakukan klarifikasi kepada para pelapor, dan kemudian pada saat akan dilakukan penangkapan kita dapat informasi terjadi penyerahan uang dan kemudian kami lakukan penangkapan," terangnya lagi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, sebanyak 8 orang diamankan di Pekanbaru. Dari kedelapan orang yang ditangkap itu, tidak ada pihak swasta. Artinya, para pihak yang ditangkap merupakan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak membenarkan bahwa KPK melakukan OTT di Pekanbaru. Tanak menyebut salah satu pihak yang diamankan adalah Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.

"Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru. Tapi saya belum dapat laporan selengkapnya," kata Tanak kepada wartawan, Senin malam, 2 Desember 2024.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya