Rohidin Mersyah mengenakan rompi KPK saat digiring menuju tahanan (RMOL)
Rohidin Mersyah mengerahkan pejabat ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu menjadi tim pemenangan Pilkada 2024. Tak hanya itu, sebagai cagub petahana, Rohidin juga meminta ASN mengumpulkan uang untuk dana pemenangan.
Perilaku melanggar Rohidin itu tampak dari salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa delapan pejabat Pemprov Bengkulu, Senin kemarin, 2 Desember 2024.
"Pemeriksaan dilakukan di Polresta Bengkulu," kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan sesaat lalu.
Kedelapan pejabat Pemprov Bengkulu yang diperiksa yakni Kepala Biro Umum Alfian Marteddy, Plt Kepala Bapenda Yudi Karsa, Kepala Dinas ESDM Doni Swabuana, Kepala Dinas TPHP M Rizon.
Lalu, Kepala BPKAD Haryadi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Syafriandi, Kepala Biro Pemkesra Ferry Ernez Parera, dan Kepala Dinas Pendidikan Saidirman.
"Saksi didalami terkait dengan pertemuan-pertemuan perihal permintaan dari Gubernur RM untuk menjadi tim pemenangan dirinya dan pendalaman terkait permintaan pengumpulan dana untuk pemenangan Gubernur RM," pungkas Tessa.
Pada Minggu, 24 November 2024, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap pegawai di Pemerintah Pemprov Bengkulu dan penerimaan gratifikasi. Ketiganya ialah, Rohidin Mersyah selaku Gubernur Bengkulu, Isnan Fajri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan Evriansyah alias Anca ajudan gubernur Bengkulu.
Penetapan tersangka itu dilakukan usai KPK melakukan OTT pada Sabtu, 23 November 2024. KPK mengamankan uang sebesar Rp7 miliar dalam bentuk mata uang Rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura.
Pada Juli 2024, tersangka Rohidin menyampaikan sedang membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah pemenangan dirinya maju Pilgub Bengkulu 2024.
Sekitar September-Oktober 2024, tersangka Isnan mengumpulkan seluruh Ketua Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Biro di lingkungan Pemprov Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program Rohidin yang kembali mencalonkan diri sebagai Cagub.
Selanjutnya, Syafriandi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Bengkulu menyerahkan uang Rp200 juta kepada Rohidin melalui ajudannya, Evriansyah dengan maksud agar Syafriandi tidak dinonjobkan sebagai Kepala Dinas.
Kemudian, Tejo Suroso selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu mengumpulkan uang Rp500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, potongan SPPD, dan potongan tunjangan pegawai. Rohidin pernah mengancam Tejo akan dicopot jika Rohidin tidak terpilih lagi menjadi gubernur.
Kemudian, Saidirman selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Bengkulu juga mengumpulkan uang sebesar Rp2,9 miliar. Saidirman juga diminta Rohidin untuk mencairkan honor pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap se-Provinsi Bengkulu sebelum 27 November 2024 sebesar Rp1 juta per orang. Hal itu bertujuan agar Rohidin mendapatkan dukungan para honor PTT dan GTT.
Lalu, Ferry Ernest Parera selaku Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Pemprov Bengkulu menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada Rohidin melalui Evriansyah sebesar Rp1.405.750.000.
