Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat sesi doorstop usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024/RMOL
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengajukan tambahan anggaran dua kali lipat dari pagu anggaran tahun 2025 yang telah disetujui.
Hal itu disampaikan AHY usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.
"Tambahannya Rp 273 miliar. Jadi dari pagu yang ditetapkan sebelumnya Rp 230 miliar," ujar putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Dia memaparkan, tambahan anggaran itu untuk memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga yang berada di bawah komando Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
AHY mengungkapkan, instrumen untuk memperkuat jalur koordinasi tersebut adalah dengan membuat pusat kendali operasional.
"Yang jelas, ada penguatan manajemen, fasilitas pendukung, termasuk juga kita ingin membangun semacam command center, dashboard, dan lain sebagainya, selain tentunya belanja pegawai, ada kurang lebih 639 pegawai, baik itu kategori PNS maupun non-PNS," urainya.
Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan amanat kepadanya untuk memastikan sektor infrastruktur bisa dikoordinasikan dengan baik.
"Penekanan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa Kemenko Infrastruktur ini benar-benar harus bisa mengintegrasikan, dan sekaligus melakukan pengawasan yang baik agar semua infrastruktur bisa berdampak langsung pada, pertama pertumbuhan ekonomi secara nasional," ungkapnya.
"Yang kedua, peningkatan kesejahteraan termasuk juga mengentaskan kemiskinan dan juga mengurangi ketimpangan antar wilayah," demikian AHY menambahkan.