Berita

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Banggar DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024/RMOL

Pesan Kunci

Prabowo Percepat Swasembada Pangan, Zulhas Minta Tambahan Anggaran Rp505 Miliar

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 19:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta tambahan anggaran untuk mendukung program swasembada pangan yang targetnya dipercepat Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan sosok yang kerap disapa Zulhas itu usai mengikut Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.

"Kami memerlukan kira-kira Rp550 (miliar)," ujar Zulhas di hadapan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, dan sejumlah menteri koordinator lainnya yang hadir dalam raker.


Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, anggaran yang telah disepakati Kementerian Keuangan bagi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan untuk 2025 adalah sebesar Rp44,09 miliar.

"Jadi kurang Rp505 (miliar) lagi," sambungnya.

Dia memaparkan, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan karena ada percepatan yang ingin dilakukan Presiden Prabowo dalam hal pangan.

"Program prioritas Pak Presiden sudah disampaikan di depan MPR, kita harus swasembada pangan. Pada waktu itu 2029. (Tapi) pada kesempatan lain, Pak Presiden maju, karena dimungkinkan kelihatan, kita akan swasembada 2028," papar Zulhas.

"Waktu di APEC dan di G20, Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027. Nah tentu ada pertanyaan apa kita bisa? Saya jawab bisa insyaAllah," imbuhnya.

Menurutnya, ada beberapa sektor pertanian yang harus dikejar produktivitasnya, agar supaya swasembada pangan bisa terealisasi pada 2027.

"Paling kurang beras, kemudian jagung, gula menuju, gitu. Nah tadi saya sampaikan di Banggar, anggaran kami baru Rp40 miliar (untuk tahun 2025)," tuturnya.

Oleh karena itu, mantan Menteri Perdagangan itu memastikan, tambahan anggaran yang dibutuhkan akan dibahas lebih matang nantinya.

"Maka nanti akan dibahas dalam pemerintah, perlu waktu kira-kira dua tiga bulan, kira-kira itu intinya," pungkas Zulhas. 

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya