Berita

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Banggar DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024/RMOL

Pesan Kunci

Prabowo Percepat Swasembada Pangan, Zulhas Minta Tambahan Anggaran Rp505 Miliar

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 19:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta tambahan anggaran untuk mendukung program swasembada pangan yang targetnya dipercepat Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan sosok yang kerap disapa Zulhas itu usai mengikut Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.

"Kami memerlukan kira-kira Rp550 (miliar)," ujar Zulhas di hadapan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, dan sejumlah menteri koordinator lainnya yang hadir dalam raker.


Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, anggaran yang telah disepakati Kementerian Keuangan bagi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan untuk 2025 adalah sebesar Rp44,09 miliar.

"Jadi kurang Rp505 (miliar) lagi," sambungnya.

Dia memaparkan, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan karena ada percepatan yang ingin dilakukan Presiden Prabowo dalam hal pangan.

"Program prioritas Pak Presiden sudah disampaikan di depan MPR, kita harus swasembada pangan. Pada waktu itu 2029. (Tapi) pada kesempatan lain, Pak Presiden maju, karena dimungkinkan kelihatan, kita akan swasembada 2028," papar Zulhas.

"Waktu di APEC dan di G20, Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027. Nah tentu ada pertanyaan apa kita bisa? Saya jawab bisa insyaAllah," imbuhnya.

Menurutnya, ada beberapa sektor pertanian yang harus dikejar produktivitasnya, agar supaya swasembada pangan bisa terealisasi pada 2027.

"Paling kurang beras, kemudian jagung, gula menuju, gitu. Nah tadi saya sampaikan di Banggar, anggaran kami baru Rp40 miliar (untuk tahun 2025)," tuturnya.

Oleh karena itu, mantan Menteri Perdagangan itu memastikan, tambahan anggaran yang dibutuhkan akan dibahas lebih matang nantinya.

"Maka nanti akan dibahas dalam pemerintah, perlu waktu kira-kira dua tiga bulan, kira-kira itu intinya," pungkas Zulhas. 

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya