Berita

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Banggar DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024/RMOL

Pesan Kunci

Prabowo Percepat Swasembada Pangan, Zulhas Minta Tambahan Anggaran Rp505 Miliar

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 19:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta tambahan anggaran untuk mendukung program swasembada pangan yang targetnya dipercepat Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan sosok yang kerap disapa Zulhas itu usai mengikut Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.

"Kami memerlukan kira-kira Rp550 (miliar)," ujar Zulhas di hadapan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, dan sejumlah menteri koordinator lainnya yang hadir dalam raker.


Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, anggaran yang telah disepakati Kementerian Keuangan bagi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan untuk 2025 adalah sebesar Rp44,09 miliar.

"Jadi kurang Rp505 (miliar) lagi," sambungnya.

Dia memaparkan, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan karena ada percepatan yang ingin dilakukan Presiden Prabowo dalam hal pangan.

"Program prioritas Pak Presiden sudah disampaikan di depan MPR, kita harus swasembada pangan. Pada waktu itu 2029. (Tapi) pada kesempatan lain, Pak Presiden maju, karena dimungkinkan kelihatan, kita akan swasembada 2028," papar Zulhas.

"Waktu di APEC dan di G20, Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027. Nah tentu ada pertanyaan apa kita bisa? Saya jawab bisa insyaAllah," imbuhnya.

Menurutnya, ada beberapa sektor pertanian yang harus dikejar produktivitasnya, agar supaya swasembada pangan bisa terealisasi pada 2027.

"Paling kurang beras, kemudian jagung, gula menuju, gitu. Nah tadi saya sampaikan di Banggar, anggaran kami baru Rp40 miliar (untuk tahun 2025)," tuturnya.

Oleh karena itu, mantan Menteri Perdagangan itu memastikan, tambahan anggaran yang dibutuhkan akan dibahas lebih matang nantinya.

"Maka nanti akan dibahas dalam pemerintah, perlu waktu kira-kira dua tiga bulan, kira-kira itu intinya," pungkas Zulhas. 

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya