Berita

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Banggar DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024/RMOL

Pesan Kunci

Prabowo Percepat Swasembada Pangan, Zulhas Minta Tambahan Anggaran Rp505 Miliar

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 19:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta tambahan anggaran untuk mendukung program swasembada pangan yang targetnya dipercepat Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan sosok yang kerap disapa Zulhas itu usai mengikut Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.

"Kami memerlukan kira-kira Rp550 (miliar)," ujar Zulhas di hadapan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, dan sejumlah menteri koordinator lainnya yang hadir dalam raker.


Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, anggaran yang telah disepakati Kementerian Keuangan bagi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan untuk 2025 adalah sebesar Rp44,09 miliar.

"Jadi kurang Rp505 (miliar) lagi," sambungnya.

Dia memaparkan, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan karena ada percepatan yang ingin dilakukan Presiden Prabowo dalam hal pangan.

"Program prioritas Pak Presiden sudah disampaikan di depan MPR, kita harus swasembada pangan. Pada waktu itu 2029. (Tapi) pada kesempatan lain, Pak Presiden maju, karena dimungkinkan kelihatan, kita akan swasembada 2028," papar Zulhas.

"Waktu di APEC dan di G20, Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027. Nah tentu ada pertanyaan apa kita bisa? Saya jawab bisa insyaAllah," imbuhnya.

Menurutnya, ada beberapa sektor pertanian yang harus dikejar produktivitasnya, agar supaya swasembada pangan bisa terealisasi pada 2027.

"Paling kurang beras, kemudian jagung, gula menuju, gitu. Nah tadi saya sampaikan di Banggar, anggaran kami baru Rp40 miliar (untuk tahun 2025)," tuturnya.

Oleh karena itu, mantan Menteri Perdagangan itu memastikan, tambahan anggaran yang dibutuhkan akan dibahas lebih matang nantinya.

"Maka nanti akan dibahas dalam pemerintah, perlu waktu kira-kira dua tiga bulan, kira-kira itu intinya," pungkas Zulhas. 

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya