Berita

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Banggar DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024/RMOL

Pesan Kunci

Prabowo Percepat Swasembada Pangan, Zulhas Minta Tambahan Anggaran Rp505 Miliar

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 19:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta tambahan anggaran untuk mendukung program swasembada pangan yang targetnya dipercepat Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan sosok yang kerap disapa Zulhas itu usai mengikut Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.

"Kami memerlukan kira-kira Rp550 (miliar)," ujar Zulhas di hadapan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, dan sejumlah menteri koordinator lainnya yang hadir dalam raker.


Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, anggaran yang telah disepakati Kementerian Keuangan bagi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan untuk 2025 adalah sebesar Rp44,09 miliar.

"Jadi kurang Rp505 (miliar) lagi," sambungnya.

Dia memaparkan, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan karena ada percepatan yang ingin dilakukan Presiden Prabowo dalam hal pangan.

"Program prioritas Pak Presiden sudah disampaikan di depan MPR, kita harus swasembada pangan. Pada waktu itu 2029. (Tapi) pada kesempatan lain, Pak Presiden maju, karena dimungkinkan kelihatan, kita akan swasembada 2028," papar Zulhas.

"Waktu di APEC dan di G20, Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027. Nah tentu ada pertanyaan apa kita bisa? Saya jawab bisa insyaAllah," imbuhnya.

Menurutnya, ada beberapa sektor pertanian yang harus dikejar produktivitasnya, agar supaya swasembada pangan bisa terealisasi pada 2027.

"Paling kurang beras, kemudian jagung, gula menuju, gitu. Nah tadi saya sampaikan di Banggar, anggaran kami baru Rp40 miliar (untuk tahun 2025)," tuturnya.

Oleh karena itu, mantan Menteri Perdagangan itu memastikan, tambahan anggaran yang dibutuhkan akan dibahas lebih matang nantinya.

"Maka nanti akan dibahas dalam pemerintah, perlu waktu kira-kira dua tiga bulan, kira-kira itu intinya," pungkas Zulhas. 

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya