Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Sebagai Marhaen, Tidak Seharusnya PDIP Menghina Rakyat

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 15:40 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tudingan elit PDI Perjuangan yang menyebut Jawa Tengah sebagai kandang bansos dan polisi partai coklat dinilai ngawur. Tudingan muncul setelah jago PDIP kalah di Pilkada Jateng. 

Dikatakan Ketua DPP Arus Bawah Prabowo-Arus Bawah Jokowi (ABP-ABJ) Supriyanto, PDIP yang mengaku pembela wong cilik, marhaenis, dan selalu membawa nama Soekarno, sekarang malah citranya buruk.

"Citra buruk itu dengan kelakuan sekelompok elit partainya yang memainkan drama politik narasi kebencian dan permusuhan sesama anak bangsa," ujar Antok, sapaan karibnya, Senin, 2 Desember 2024.


Antok melanjutkan, tidak sedikit elit PDIP menghasut masyarakat untuk membenci aparatur negara Polri dengan narasi pengerahan partai coklat (Parcok). 

"Padahal citra Polri baik di masyarakat selama ini menjaga kamtibmas, membantu pelayanan publik dan memerangi terorisme. Semua hal positif dari negara menjadi tidak berarti di mata elit PDIP," tuturnya.

Lebih miris, kata Antok, elit PDIP selalu menyalahkan bantuan sosial yang notabene dibutuhkan rakyat kecil dan menjadi basis konstituen PDIP. 

"Wong cilik atau kaum marhaen. Artinya sama saja menghina rakyat kecil bodoh dan mudah disuap dengan sembako," tuturnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya