Berita

Ketua Banggar DPR Said Abdullah (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Banggar DPR “Main Cepet” Setujui Anggaran Tujuh Kemenko

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 13:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati, anggaran tujuh kementerian koordinator (kemenko) dapat bertambah tanpa harus melalui rapat kerja (raker) lanjutan. 

Hal itu disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama tujuh menteri koordinator (Menko) Prabowo, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.

Dia mengatakan, jika melihat rancangan anggaran yang ada di para kemenko dan telah disetor ke Banggar DPR, secara umum tidak ada catatan untuk diubah atau diperbaiki. 


Nilainya, untuk Kementerian Bidang Politik dan Keamanan Rp268,28 miliar; Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp459,76 miliar; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp345,50 miliar. 

Sedangkan, nilai anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar; Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Bidang Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar

"Karena kalau pagunya, insya Allah kami setuju, tinggal kebutuhan yang diperlukan oleh para menko (menteri koordinator)," ujar Said.

Untuk mengetahui kebutuhan anggaran yang dihitung para menko, politisi PDIP itu meminta kesepakatan seluruh anggota Banggar DPR yang hadir untuk mempersilahkan 7 menko memaparkan kebutuhan anggaran tambahan yang diperlukan.

"Kita minta memberikan waktu setiap menko 10 menit, setuju?" seru Said bertanya disambut kata setuju oleh para anggota Banggar DPR yang hadir dalam ruang rapat. 

Lebih dari itu, Said juga meminta kesepakatan dari para anggota Banggar DPR agar tidak bertele-tele dalam menyepakati tambahan anggaran yang diperlukan tujuh kemenko. 

"Begitupun kami mohon persetujuan Bapak/Ibu (anggota Banggar DPR) sekalian, jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada pada menko, langsung dapat kita setuju tanpa raker kembali, setuju?," tanyanya lagi dan diamini para anggota Banggar DPR.

Hadir dalam rapat ini Menko Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi Budi Gunawan; Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof. Yusril Ihza Mahendra; Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Pratikno. 

Kemudian, juga hadir Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin); dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya