Kejar Target Program 100 Hari Presiden Prabowo, Banggar DPR Bahas Anggaran 7 Kementerian Koordinator

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) ingin memastikan anggaran tujuh kementerian koordinator bisa maksimal dalam mendukung program kerja pemerintahan Presiden Prabowo. Terutama terkait langsung dengan program 100 hari pemerintahan.

Karena itulah, Banggar DPR menggelar rapat terkait anggaran untuk tujuh kementerian koordinator pemerintahan Presiden Prabowo. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.

"Kementerian koordinator yang baru dibentuk memerlukan kepastian anggaran dalam melaksanakan program kerja yang sudah disusun," ujar Said saat membuka rapat.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas berat para menko (menteri koordinator) dalam membantu Presiden, menyinkronkan, mengkoordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan di bidangnya masing-masing, perlu segera bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya," sambungnya. 

Karena itu, Said memastikan Banggar akan mendukung rancangan anggaran yang disusun tujuh kementerian koordinator. 

Yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. 

"Sehingga, target pembangunan jangka pendek 100 hari pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Presiden bisa segera terealisasi dengan baik. Terutama program pemberian makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional daerah dan desa," demikian Said.