Berita

Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin/Ist

Nusantara

Waspada Penipuan Berkedok Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 00:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan mengatasnamakan layanan dari Disdukcapil atau Kemendagri dengan meminta data pribadi melalui telepon/WhatsApp untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

"Karena kemungkinan besar itu merupakan penipuan vishing melalui telepon," kata Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin kepada RMOL, Minggu, 1 Desember 2024.

Budi mengaku sudah menerima pengaduan tersebut melalui kanal aduan resmi Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta.


"Praktik seperti ini dipastikan adalah penipuan," kata Budi.

Vishing adalah penyerang menggunakan panggilan telepon untuk mendapatkan informasi sensitif dari korban dengan berpura-pura menjadi entitas tepercaya. 

Budi mengatakan, mereka menggunakan metode manipulasi dan rekayasa sosial untuk mengelabui korban agar mengungkapkan data sensitif mereka, yang nantinya digunakan untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, atau kegiatan kriminal lainnya.

Budi mengimbau agar masyarakat tidak cepat percaya apabila ada telepon tidak dikenal dan mengatasnamakan salah satu institusi/ lembaga layanan publik terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Praktik penipuan yang dilakukannya dapat merugikan salah satu institusi yang dicatut dan juga masyarakat yang datanya akan di curi," kata Budi.

Budi menekankan bahwa Dinas Dukcapil DKI Jakarta hanya melayani masyarakat yang melakukan permohonan layanan langsung pada loket layanan Dukcapil di kantor kelurahan, kecamatan dan kantor Sudin dan Dinas, maupun pilihan lainnya melalui layanan Online (Aplikasi Alpukat Betawi). 

"Dukcapil menyediakan sistem yang aman untuk mengelola data kependudukan. Namun masyarakat juga perlu menjaga kerahasiaan data pribadi mereka, termasuk Nomor Identitas Kependudukan (NIK)," kata Budi. 

Budi merharap masyarakat bijak dalam membagikan data pribadi dan tidak membagikan NIK di media social.

"Juga Jangan mengunggah foto KTP atau dokumen lain yang memuat NIK di media sosial tanpa menyembunyikan atau menyensor nomor tersebut," pungkas Budi.




Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

IHSG Terkoreksi 11 Poin di Sesi I

Rabu, 11 November 2026 | 12:30

Cara Dapat Tiket Gratis Museum dan Cagar Budaya Spesial 11 11

Rabu, 11 November 2026 | 12:29

Gibran Gugat PTUN, Legislator NasDem: Tak Ada Langkah Lain Selain Mundur atau Dimundurkan!

Rabu, 11 November 2026 | 12:17

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis untuk Transisi dan Ketahanan Energi ASEAN

Rabu, 11 November 2026 | 12:16

Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Karbon Kehutanan melalui JCM

Rabu, 11 November 2026 | 12:03

Gibran Fight di PTUN, Demokrat Tegaskan Proses Pemakzulan di DPR Tetap Jalan

Rabu, 11 November 2026 | 11:57

Bawa Solusi ke COP31, PLN Tunjukkan Aksi Nyata Transisi Energi Nasional

Rabu, 11 November 2026 | 11:52

Operasionalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih di Jakarta Dikebut

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Hercules Sebut Summarecon Perusak Hukum Indonesia, Tuding Ubah SHM 65 Hektare Jadi HGB

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Puan Disebut Berpeluang Jadi Wapres, Saham Afiliasi Happy Hapsoro Menguat

Rabu, 11 November 2026 | 11:36

Selengkapnya