Berita

Menteri Dikdasmen Prof. Abdul Mu'ti/Ist

Nusantara

FPPN:

Menteri Dikdasmen Harus Cermat Pilih Anak Buah

MINGGU, 01 DESEMBER 2024 | 23:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pergantian pejabat strategis di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) merupakan momen penting untuk memastikan berjalannya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdampak nyata pada kemajuan sektor pendidikan di Indonesia.

Demikian dikatakan Presidium Forum Pemuda Peduli Nusantara (FPPN) Himran melalui keterangan tertulisnya, Senin 2 Desember 2024.

Pernyataan Himran ini menanggapi kebijakan Menteri Dikdasmen Prof. Abdul Mu'ti yang tengah melaksanakan proses seleksi pergantian pejabat eselon 1,2 dan 3, termasuk Direktur Jenderal (Dirjen).


"Perlu kehati-hatian dalam proses seleksi ini," kata Himran.

Himran berharap Abdul Mu'ti lebih selektif dalam memilih kandidat yang benar-benar kompeten, berintegritas, dan memiliki visi yang selaras dengan kebutuhan serta tantangan dunia pendidikan masa kini dan masa depan.

"Jangan sampai konsep pembenahan Pak Menteri terganggu dengan salahnya penataan orang-orang sebagai pejabat penting sekeliling Menteri," kata Himran.

Himran juga mendorong dalam proses seleksi dilakukan secara transparan dan penilaian berbasis kompetensi plus rekam jejak, serta mendengarkan aspirasi publik.

"Keberhasilan pembangunan pendidikan Indonesia sangat bergantung pada pemimpin yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi," kata Himran.

Sebelumnya Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, berkomitmen memulai pembenahan dan akselerasi program sesuai visi dan misi Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

DPR Minta Pengusaha Klub Malam Jangan Beri Ruang Peredaran Narkoba

Selasa, 09 Juni 2026 | 02:09

Telkom Bersama KIP Dukung Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:45

Buku ‘Presiden Solusi’ Ulas Rekam Jejak Transformasi Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:20

Ratifikasi ILO C188 Jangan Ulangi Kesalahan Implementasi MLC 2006

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:01

Miris! Purbaya Belum Siapkan Insentif buat Pedagang Tahu Tempe

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:42

Keanu Bantah Terima Duit Penipuan Jemaah Umrah Hanania

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:16

Ketum PPP Mardiono Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Pemalsuan Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:12

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Bupati Muara Enim Dkk Langsung Digiring ke KPK Usai Terjaring OTT

Senin, 08 Juni 2026 | 23:45

Segel Gerai Tiffany & Co Dibuka Usai Sepakat Bayar Denda Rp97,49 M

Senin, 08 Juni 2026 | 23:16

Selengkapnya