Berita

Spanduk KNPI dan Kamerad/Ist

Politik

Presiden Prabowo Diminta Bersihkan Oknum Jaksa Nakal

MINGGU, 01 DESEMBER 2024 | 07:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bersama Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap dugaan praktik kotor di tubuh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi. 

Dalam aksi protesnya, kedua organisasi ini menyebarkan spanduk di berbagai titik strategis, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan membersihkan institusi penegak hukum dari oknum-oknum jaksa yang nakal.

"Penyebaran spanduk ini adalah bentuk keprihatinan kami terhadap lambannya penanganan kasus seperti EDCCash, yang sudah berjalan hampir satu tahun tanpa kejelasan. Kami, KNPI bersama Kamerad, ingin menunjukkan kepada Presiden bahwa hukum di negeri ini sedang diuji. Oknum-oknum yang bermain di balik kasus ini harus segera ditindak," ujar Ketua Umum KNPI, Haris Pertama dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu, 1 Desember 2024.


Spanduk-spanduk tersebut membawa pesan-pesan kuat, seperti "Lapor Pak Presiden Prabowo, bersihkan oknum jaksa nakal di kasus EDCCash!" dan "Hapus praktik makelar kasus di Kejaksaan!". 

Haris menegaskan bahwa aksi ini adalah simbol kekecewaan masyarakat atas perilaku oknum yang mencoreng institusi hukum. 

"Presiden Prabowo harus turun langsung. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal menjaga wibawa negara di mata rakyat," tambahnya.

Haris juga menyoroti dugaan adanya kepentingan tertentu yang menyebabkan kasus EDCCash berlarut-larut meskipun perdamaian telah tercapai antara korban dan terdakwa. 

"Restorative justice menjadi jargon kosong jika praktik seperti ini dibiarkan. Ketika masyarakat sudah mencapai titik damai, justru oknum-oknum tertentu seperti ingin memperpanjang masalah demi kepentingan pribadi. Presiden dan Jaksa Agung harus bersikap tegas," tegas Haris.

Haris menekankan bahwa aksi ini merupakan langkah awal dari KNPI dan Kamerad dalam langkah konkret bergerak bersama rakyat Indonesia. 

"Kami tidak akan berhenti di sini. Jika tidak ada tindakan konkret dari Kejaksaan atau Presiden, kami akan menggalang aksi yang lebih besar. KNPI dan Kamerad akan terus berdiri bersama rakyat hingga keadilan benar-benar ditegakkan," tegasnya lagi.

KNPI dan Kamerad juga menyoroti bahwa praktik oknum-oknum nakal ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencemarkan nama baik Kejaksaan.
 
"Institusi hukum adalah benteng terakhir keadilan. Jangan biarkan benteng ini runtuh karena ulah segelintir oknum. Ini tugas kita bersama untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap hukum," imbuhnya.

Haris mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mendukung aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum di Indonesia. 

"Ini bukan hanya perjuangan KNPI dan Kamerad, tetapi perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang peduli terhadap keadilan. Kami percaya Presiden Prabowo memiliki keberanian dan komitmen untuk membersihkan institusi ini dari praktik-praktik kotor," pungkasnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya