Berita

Spanduk KNPI dan Kamerad/Ist

Politik

Presiden Prabowo Diminta Bersihkan Oknum Jaksa Nakal

MINGGU, 01 DESEMBER 2024 | 07:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bersama Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap dugaan praktik kotor di tubuh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi. 

Dalam aksi protesnya, kedua organisasi ini menyebarkan spanduk di berbagai titik strategis, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan membersihkan institusi penegak hukum dari oknum-oknum jaksa yang nakal.

"Penyebaran spanduk ini adalah bentuk keprihatinan kami terhadap lambannya penanganan kasus seperti EDCCash, yang sudah berjalan hampir satu tahun tanpa kejelasan. Kami, KNPI bersama Kamerad, ingin menunjukkan kepada Presiden bahwa hukum di negeri ini sedang diuji. Oknum-oknum yang bermain di balik kasus ini harus segera ditindak," ujar Ketua Umum KNPI, Haris Pertama dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu, 1 Desember 2024.


Spanduk-spanduk tersebut membawa pesan-pesan kuat, seperti "Lapor Pak Presiden Prabowo, bersihkan oknum jaksa nakal di kasus EDCCash!" dan "Hapus praktik makelar kasus di Kejaksaan!". 

Haris menegaskan bahwa aksi ini adalah simbol kekecewaan masyarakat atas perilaku oknum yang mencoreng institusi hukum. 

"Presiden Prabowo harus turun langsung. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal menjaga wibawa negara di mata rakyat," tambahnya.

Haris juga menyoroti dugaan adanya kepentingan tertentu yang menyebabkan kasus EDCCash berlarut-larut meskipun perdamaian telah tercapai antara korban dan terdakwa. 

"Restorative justice menjadi jargon kosong jika praktik seperti ini dibiarkan. Ketika masyarakat sudah mencapai titik damai, justru oknum-oknum tertentu seperti ingin memperpanjang masalah demi kepentingan pribadi. Presiden dan Jaksa Agung harus bersikap tegas," tegas Haris.

Haris menekankan bahwa aksi ini merupakan langkah awal dari KNPI dan Kamerad dalam langkah konkret bergerak bersama rakyat Indonesia. 

"Kami tidak akan berhenti di sini. Jika tidak ada tindakan konkret dari Kejaksaan atau Presiden, kami akan menggalang aksi yang lebih besar. KNPI dan Kamerad akan terus berdiri bersama rakyat hingga keadilan benar-benar ditegakkan," tegasnya lagi.

KNPI dan Kamerad juga menyoroti bahwa praktik oknum-oknum nakal ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencemarkan nama baik Kejaksaan.
 
"Institusi hukum adalah benteng terakhir keadilan. Jangan biarkan benteng ini runtuh karena ulah segelintir oknum. Ini tugas kita bersama untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap hukum," imbuhnya.

Haris mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mendukung aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum di Indonesia. 

"Ini bukan hanya perjuangan KNPI dan Kamerad, tetapi perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang peduli terhadap keadilan. Kami percaya Presiden Prabowo memiliki keberanian dan komitmen untuk membersihkan institusi ini dari praktik-praktik kotor," pungkasnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Nina Agustina Tinggalkan PDIP, lalu Gabung PSI

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:10

KPK Panggil Pimpinan DPRD Madiun Ali Masngudi

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:08

Bareskrim Serahkan Rp58 Miliar ke Negara Hasil Eksekusi Aset Judol

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:53

KPK Panggil Lima Orang terkait Korupsi Pemkab Lamteng, Siapa Saja?

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:26

Dua Pengacara S&P Law Office Dipanggil KPK

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:20

Legislator PKS: Bangsa yang Kuat Mampu Produksi Kebutuhan Pokok Sendiri

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:16

Perketat Pengawasan Transportasi Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:09

Evakuasi WNI dari Iran Harus Lewati Jalur Aman dari Serangan

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:02

BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2026, Total Hadiah Rp120 Juta

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:01

TNI Tangani Terorisme Jadi Ancaman Kebebasan Sipil

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:00

Selengkapnya