Berita

Ilustrasi Pemilu 2024/RMOL

Politik

Partisipasi Pemilih Jeblok karena Pilpres dan Pilkada Terlalu Dekat, Rakyat Jenuh

SABTU, 30 NOVEMBER 2024 | 18:58 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Penurunan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024 dipengaruhi oleh jeda waktu yang terlalu dekat dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Kondisi ini membuat publik jenuh dengan dengan kontestasi politik yang ada.

Demikian antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menyikapi tingginya persentase golongan putih (golput) di Pilkada Jakarta dan beberapa daerah lain.

"Rendahnya partisipasi pemilih karena tidak ada jeda antara Pemilu dan Pilkada karena dilaksanakan di tahun yang sama," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 30 November 2024.


Khusus di Jakarta, Hari juga menyoroti penurunan partisipasi pemilih karena status pasangan calon yang bukan warga asli Jakarta.

"Jenuhnya pemilih karena paslon yang dimunculkan lahir bukan dari akar rumput ,tapi usulan parpol yang dipaksakan untuk dicalonkan," kata Hari.

Imbasnya, sosialisasi tidak berjalan maksimal sehingga tingkat partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2024 hanya di kisaran 60 persen. Terlebih dengan anggaran sosialisasi sebesar Rp 37 T, ternyata tidak dapat mengerek angka partisipasi sesuai harapan.

"Apakah ini akan terjawab untuk 5 tahun mendatang? Sebab Pemilu dan Pilkada akan terselenggara kembali sampai 1 periode. Barangkali peningkatan partisipasi pemilih akan meningkat jika pesta demokrasi terselenggara 5 tahun sekali," tegas Hari.

Jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024 jadi yang terendah sepanjang sejarah.

“Kalau memang sekilas kami monitoring kemarin memang tingkat partisipasi di angka 50-60 persennya,” kata Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata kepada wartawan di kantornya di Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024.

Terbukti, menurut data yang ada angka partisipasi pemilih pada pilkada Jakarta 2024 tercatat hanya mencapai sekitar 4,3 juta suara. Sementara jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8,2 juta.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya