Berita

Ilustrasi Pemilu 2024/RMOL

Politik

Partisipasi Pemilih Jeblok karena Pilpres dan Pilkada Terlalu Dekat, Rakyat Jenuh

SABTU, 30 NOVEMBER 2024 | 18:58 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Penurunan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024 dipengaruhi oleh jeda waktu yang terlalu dekat dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Kondisi ini membuat publik jenuh dengan dengan kontestasi politik yang ada.

Demikian antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menyikapi tingginya persentase golongan putih (golput) di Pilkada Jakarta dan beberapa daerah lain.

"Rendahnya partisipasi pemilih karena tidak ada jeda antara Pemilu dan Pilkada karena dilaksanakan di tahun yang sama," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 30 November 2024.


Khusus di Jakarta, Hari juga menyoroti penurunan partisipasi pemilih karena status pasangan calon yang bukan warga asli Jakarta.

"Jenuhnya pemilih karena paslon yang dimunculkan lahir bukan dari akar rumput ,tapi usulan parpol yang dipaksakan untuk dicalonkan," kata Hari.

Imbasnya, sosialisasi tidak berjalan maksimal sehingga tingkat partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2024 hanya di kisaran 60 persen. Terlebih dengan anggaran sosialisasi sebesar Rp 37 T, ternyata tidak dapat mengerek angka partisipasi sesuai harapan.

"Apakah ini akan terjawab untuk 5 tahun mendatang? Sebab Pemilu dan Pilkada akan terselenggara kembali sampai 1 periode. Barangkali peningkatan partisipasi pemilih akan meningkat jika pesta demokrasi terselenggara 5 tahun sekali," tegas Hari.

Jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024 jadi yang terendah sepanjang sejarah.

“Kalau memang sekilas kami monitoring kemarin memang tingkat partisipasi di angka 50-60 persennya,” kata Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata kepada wartawan di kantornya di Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024.

Terbukti, menurut data yang ada angka partisipasi pemilih pada pilkada Jakarta 2024 tercatat hanya mencapai sekitar 4,3 juta suara. Sementara jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8,2 juta.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya