Berita

Kepala Center for Sharia Economic Development Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Prof. Nur Hidayah/Tangkapan layar

Bisnis

INDEF: Presiden Prabowo Harus Wajibkan Industri Jasa Terapkan Sertifikasi Halal

SABTU, 30 NOVEMBER 2024 | 15:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dalam upaya mengembangkan pasar industri jasa dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto didorong untuk menerapkan konsep syariah dengan cara mewajibkan diterapkannya sertifikasi halal.

Usulan tersebut disampaikan Kepala Center for Sharia Economic Development Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Prof. Nur Hidayah, dalam diskusi daring bertajuk "Peluang Ekonomi Hijau dan Bisnis Syariah pada Pemerintahan Baru", pada Sabtu, 30 November 2024.

"Jasa yang beredar di Indonesia itu wajib memiliki sertifikasi halal. Jadi ini in line lah ya dengan Indonesia yang merupakan negara di dunia yang mewajibkan produk dan jasa yang beredar di dalam negerinya itu harus halal," ujar Nur.


Dia menjelaskan, usulan kebijakan tersebut juga berkesinambungan dengan perkembangan industri jasa Indonesia akhir-akhir ini, dimana terdapat bank-bank plat merah mengakuisisi sektor syariah mereka.

"Jadi ini in line juga dengan bagaimana perkembangan di perusahaan-perusahaan yang go publik di pasar modal, untuk bisa menyesuaikan dengan syariah," tutur Nur.

"Misalnya, merger bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah juga ingin menjawab tantangan kenapa ekonomi syariah itu orientasinya untuk ekonomi kecil seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)," sambungnya.

Menurutnya, akusisi bank-bank BUMN itu punya semangat untuk menjawab tantangan industri perbankan syariah, karena terbilang kalah dengan perbankan konvensional.

"Tapi memang karena dominasinya adalah untuk pembiayaan UMKM, dan menurut saya ini adalah kelebihan dan competitive advantage dan komparatif dari ekonomi syariah kita," tuturnya.

"Dan sudah terbukti ketika krisis ekonomi bagaimana UMKM kita bisa menjadi bantalan dalam krisis dan itu bisa mereka resilient terhadap krisis ekonomi," ujar Nur.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya