Masyarakat Sindh atre air akibat krisis./Khaama Press
Provinsi Sindh di selatan Pakistan menghadapi krisis air yang sangat serius dan belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis ini memperlihatkan kegagalan tata kelola pemerintah dan pengelolaan sumber daya.
Khaama Press dalam satu laporannya hari Selasa, 26 November 2024, menulis bahwa akar krisis ini sangat dalam, bermula dari diskriminasi kelembagaan dan manipulasi sumber daya selama lebih dari 150 tahun.
Data terkini dari Otoritas Sistem Sungai Indus (Irsa) mengungkapkan kesenjangan yang mengejutkan. Yakni, antara tahun 1999 dan 2023, Sindh mengalami kekurangan air yang mengejutkan sebesar 40 persen dibandingkan dengan Punjab yang hanya 15 persen. Ini bukan sekadar anomali statistik, tetapi hasil yang disengaja dari pilihan kebijakan yang secara konsisten memprioritaskan beberapa wilayah di atas yang lain.
Perjanjian Pembagian Air tahun 1991, yang tampaknya dirancang untuk memastikan distribusi air yang adil, malah menjadi alat marginalisasi kelembagaan.
Zarif Khero, Sekretaris Irigasi Sindh, telah mengkritik keras mekanisme distribusi air saat ini yang secara sistematis merugikan Sindh dengan memaksa provinsi tersebut menyerap sebagian besar kelangkaan air. Krisis telah mencapai titik kritis dengan sebuah proyek yang diusulkan yang menentang logika pertanian dan akal sehat ekonomi.
Enam kanal baru direncanakan di daerah Cholistan, Punjab, sebuah proposal yang menurut para petani akan membuat tanah mereka yang subur menjadi tidak subur sama sekali.
Implikasi ekonominya sangat buruk. Nabi Bux Sathio dari Kamar Pertanian Sindh menyampaikan sebuah perhitungan yang mengungkap prioritas pemerintah yang salah arah, yakni proyek kanal Cholistan yang diusulkan akan “merusak 12 juta hektar lahan pertanian di Sindh untuk mengairi hanya 1,2 juta hektar gurun.”
“Ini bukan hanya perencanaan yang buruk; ini adalah ancaman eksistensial bagi tulang punggung pertanian Sindh. Biaya manusia dari krisis ini tidak terukur,” tulis Khaama Press.
Para petani telah vokal dalam perlawanan mereka. Pada unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Komite Aksi Anti-Kanal, sebuah koalisi organisasi pertanian termasuk Dewan Sindh Abadgar, Kamar Pertanian Sindh, dan Sindh Abadgar Ittehad, para pengunjuk rasa menekankan bahwa kanal yang diusulkan yang disahkan oleh Partai Kerja Pembangunan Pusat mengancam mata pencaharian jutaan orang di Sindh. Demonstrasi tersebut menyoroti masalah yang lebih dalam tentang pengelolaan air dan alokasi sumber daya provinsi.
