Berita

Ilustrasi

Ekbis

Pengampunan Pajak Kendaraan Listrik Tiongkok di Kanada Dinilai sebagai Pengkhianatan

RABU, 27 NOVEMBER 2024 | 03:20 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Berbagai kalangan mempertanyakan dan menyayangkan keputusan pemerintah Kanada memberikan keringanan tarif impor kendaraan listrik, baja, dan produk aluminium dari Tiongkok.

Keputusan ini disampaikan Kementerian Keuangan Kanada di akhir Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Keuangan Kanada mengatakan bahwa keringanan akan diberikan dalam keadaan khusus dan luar biasa. Langkah tersebut dirancang untuk membantu perusahaan menyesuaikan rantai pasokan mereka untuk mengatasi tarif baru, katanya dalam sebuah pernyataan.

"Untuk memastikan bahwa industri Kanada memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan rantai pasokan, pemerintah akan memberikan keringanan ... dalam keadaan khusus dan luar biasa," kata Kementerian Keuangan Kanada seperti diberitkan Reuters.


"Pemerintah federal akan mempertimbangkan durasi keringanan yang tepat, dengan maksud untuk memberikannya secara transisi hanya dalam sebagian besar kasus," sambung keterangan itu lagi. 

Disebutkan bahwa pengampunan akan dipertimbangkan dalam kasus-kasus seperti dalam situasi di mana barang yang digunakan sebagai input, atau pengganti barang tersebut, tidak dapat diperoleh baik dari dalam negeri maupun dari sumber-sumber non-Tiongkok.

Atau, jika ada persyaratan kontraktual, yang berlaku sebelum 26 Agustus 2024, yang mengharuskan bisnis untuk membeli input Tiongkok ke dalam produk atau proyek mereka untuk jangka waktu tertentu.

Kondisi lain yang memungkinkan pengampunan pajak adalah situasi luar biasa lainnya, berdasarkan kasus per kasus, yang dapat berdampak buruk yang signifikan terhadap perekonomian.

Disebutan bahwa pengampunan tidak akan diberikan untuk barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kondisi yang sama ke Amerika Serikat.

Sementara kalangan yang menentang menilai keputusan itu sebagai sesuatu yang memalukan.

“Keputusan Kanada menyerah pada tuntutan Tiongkok dapat dilihat sebagai langkah yang salah secara strategis yang merusak posisinya sebagai mitra Barat yang dapat diandalkan dan pendukung tatanan internasional berbasis aturan,” tulis editorial The Singapore Post.

“Keputusan pemerintah Kanada untuk menawarkan pengecualian tarif untuk impor Tiongkok merupakan pengkhianatan terhadap prinsip dan nilai yang telah lama menentukan kebijakan luar negeri negara tersebut. Dengan memprioritaskan pertimbangan ekonomi daripada sikap berprinsip terhadap praktik perdagangan yang tidak adil, pemerintah Trudeau tidak hanya merusak reputasi Kanada tetapi juga mempertanyakan komitmennya untuk melindungi kepentingan pekerja dan industri Kanada,” tulis editorial yang sama.


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya