Berita

Ilustrasi

Ekbis

Pengampunan Pajak Kendaraan Listrik Tiongkok di Kanada Dinilai sebagai Pengkhianatan

RABU, 27 NOVEMBER 2024 | 03:20 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Berbagai kalangan mempertanyakan dan menyayangkan keputusan pemerintah Kanada memberikan keringanan tarif impor kendaraan listrik, baja, dan produk aluminium dari Tiongkok.

Keputusan ini disampaikan Kementerian Keuangan Kanada di akhir Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Keuangan Kanada mengatakan bahwa keringanan akan diberikan dalam keadaan khusus dan luar biasa. Langkah tersebut dirancang untuk membantu perusahaan menyesuaikan rantai pasokan mereka untuk mengatasi tarif baru, katanya dalam sebuah pernyataan.

"Untuk memastikan bahwa industri Kanada memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan rantai pasokan, pemerintah akan memberikan keringanan ... dalam keadaan khusus dan luar biasa," kata Kementerian Keuangan Kanada seperti diberitkan Reuters.


"Pemerintah federal akan mempertimbangkan durasi keringanan yang tepat, dengan maksud untuk memberikannya secara transisi hanya dalam sebagian besar kasus," sambung keterangan itu lagi. 

Disebutkan bahwa pengampunan akan dipertimbangkan dalam kasus-kasus seperti dalam situasi di mana barang yang digunakan sebagai input, atau pengganti barang tersebut, tidak dapat diperoleh baik dari dalam negeri maupun dari sumber-sumber non-Tiongkok.

Atau, jika ada persyaratan kontraktual, yang berlaku sebelum 26 Agustus 2024, yang mengharuskan bisnis untuk membeli input Tiongkok ke dalam produk atau proyek mereka untuk jangka waktu tertentu.

Kondisi lain yang memungkinkan pengampunan pajak adalah situasi luar biasa lainnya, berdasarkan kasus per kasus, yang dapat berdampak buruk yang signifikan terhadap perekonomian.

Disebutan bahwa pengampunan tidak akan diberikan untuk barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kondisi yang sama ke Amerika Serikat.

Sementara kalangan yang menentang menilai keputusan itu sebagai sesuatu yang memalukan.

“Keputusan Kanada menyerah pada tuntutan Tiongkok dapat dilihat sebagai langkah yang salah secara strategis yang merusak posisinya sebagai mitra Barat yang dapat diandalkan dan pendukung tatanan internasional berbasis aturan,” tulis editorial The Singapore Post.

“Keputusan pemerintah Kanada untuk menawarkan pengecualian tarif untuk impor Tiongkok merupakan pengkhianatan terhadap prinsip dan nilai yang telah lama menentukan kebijakan luar negeri negara tersebut. Dengan memprioritaskan pertimbangan ekonomi daripada sikap berprinsip terhadap praktik perdagangan yang tidak adil, pemerintah Trudeau tidak hanya merusak reputasi Kanada tetapi juga mempertanyakan komitmennya untuk melindungi kepentingan pekerja dan industri Kanada,” tulis editorial yang sama.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya