Berita

Ilustrasi

Ekbis

Pengampunan Pajak Kendaraan Listrik Tiongkok di Kanada Dinilai sebagai Pengkhianatan

RABU, 27 NOVEMBER 2024 | 03:20 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Berbagai kalangan mempertanyakan dan menyayangkan keputusan pemerintah Kanada memberikan keringanan tarif impor kendaraan listrik, baja, dan produk aluminium dari Tiongkok.

Keputusan ini disampaikan Kementerian Keuangan Kanada di akhir Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Keuangan Kanada mengatakan bahwa keringanan akan diberikan dalam keadaan khusus dan luar biasa. Langkah tersebut dirancang untuk membantu perusahaan menyesuaikan rantai pasokan mereka untuk mengatasi tarif baru, katanya dalam sebuah pernyataan.

"Untuk memastikan bahwa industri Kanada memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan rantai pasokan, pemerintah akan memberikan keringanan ... dalam keadaan khusus dan luar biasa," kata Kementerian Keuangan Kanada seperti diberitkan Reuters.


"Pemerintah federal akan mempertimbangkan durasi keringanan yang tepat, dengan maksud untuk memberikannya secara transisi hanya dalam sebagian besar kasus," sambung keterangan itu lagi. 

Disebutkan bahwa pengampunan akan dipertimbangkan dalam kasus-kasus seperti dalam situasi di mana barang yang digunakan sebagai input, atau pengganti barang tersebut, tidak dapat diperoleh baik dari dalam negeri maupun dari sumber-sumber non-Tiongkok.

Atau, jika ada persyaratan kontraktual, yang berlaku sebelum 26 Agustus 2024, yang mengharuskan bisnis untuk membeli input Tiongkok ke dalam produk atau proyek mereka untuk jangka waktu tertentu.

Kondisi lain yang memungkinkan pengampunan pajak adalah situasi luar biasa lainnya, berdasarkan kasus per kasus, yang dapat berdampak buruk yang signifikan terhadap perekonomian.

Disebutan bahwa pengampunan tidak akan diberikan untuk barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kondisi yang sama ke Amerika Serikat.

Sementara kalangan yang menentang menilai keputusan itu sebagai sesuatu yang memalukan.

“Keputusan Kanada menyerah pada tuntutan Tiongkok dapat dilihat sebagai langkah yang salah secara strategis yang merusak posisinya sebagai mitra Barat yang dapat diandalkan dan pendukung tatanan internasional berbasis aturan,” tulis editorial The Singapore Post.

“Keputusan pemerintah Kanada untuk menawarkan pengecualian tarif untuk impor Tiongkok merupakan pengkhianatan terhadap prinsip dan nilai yang telah lama menentukan kebijakan luar negeri negara tersebut. Dengan memprioritaskan pertimbangan ekonomi daripada sikap berprinsip terhadap praktik perdagangan yang tidak adil, pemerintah Trudeau tidak hanya merusak reputasi Kanada tetapi juga mempertanyakan komitmennya untuk melindungi kepentingan pekerja dan industri Kanada,” tulis editorial yang sama.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya