Berita

Ilustrasi

Ekbis

Pengampunan Pajak Kendaraan Listrik Tiongkok di Kanada Dinilai sebagai Pengkhianatan

RABU, 27 NOVEMBER 2024 | 03:20 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Berbagai kalangan mempertanyakan dan menyayangkan keputusan pemerintah Kanada memberikan keringanan tarif impor kendaraan listrik, baja, dan produk aluminium dari Tiongkok.

Keputusan ini disampaikan Kementerian Keuangan Kanada di akhir Agustus 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Keuangan Kanada mengatakan bahwa keringanan akan diberikan dalam keadaan khusus dan luar biasa. Langkah tersebut dirancang untuk membantu perusahaan menyesuaikan rantai pasokan mereka untuk mengatasi tarif baru, katanya dalam sebuah pernyataan.

"Untuk memastikan bahwa industri Kanada memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan rantai pasokan, pemerintah akan memberikan keringanan ... dalam keadaan khusus dan luar biasa," kata Kementerian Keuangan Kanada seperti diberitkan Reuters.


"Pemerintah federal akan mempertimbangkan durasi keringanan yang tepat, dengan maksud untuk memberikannya secara transisi hanya dalam sebagian besar kasus," sambung keterangan itu lagi. 

Disebutkan bahwa pengampunan akan dipertimbangkan dalam kasus-kasus seperti dalam situasi di mana barang yang digunakan sebagai input, atau pengganti barang tersebut, tidak dapat diperoleh baik dari dalam negeri maupun dari sumber-sumber non-Tiongkok.

Atau, jika ada persyaratan kontraktual, yang berlaku sebelum 26 Agustus 2024, yang mengharuskan bisnis untuk membeli input Tiongkok ke dalam produk atau proyek mereka untuk jangka waktu tertentu.

Kondisi lain yang memungkinkan pengampunan pajak adalah situasi luar biasa lainnya, berdasarkan kasus per kasus, yang dapat berdampak buruk yang signifikan terhadap perekonomian.

Disebutan bahwa pengampunan tidak akan diberikan untuk barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kondisi yang sama ke Amerika Serikat.

Sementara kalangan yang menentang menilai keputusan itu sebagai sesuatu yang memalukan.

“Keputusan Kanada menyerah pada tuntutan Tiongkok dapat dilihat sebagai langkah yang salah secara strategis yang merusak posisinya sebagai mitra Barat yang dapat diandalkan dan pendukung tatanan internasional berbasis aturan,” tulis editorial The Singapore Post.

“Keputusan pemerintah Kanada untuk menawarkan pengecualian tarif untuk impor Tiongkok merupakan pengkhianatan terhadap prinsip dan nilai yang telah lama menentukan kebijakan luar negeri negara tersebut. Dengan memprioritaskan pertimbangan ekonomi daripada sikap berprinsip terhadap praktik perdagangan yang tidak adil, pemerintah Trudeau tidak hanya merusak reputasi Kanada tetapi juga mempertanyakan komitmennya untuk melindungi kepentingan pekerja dan industri Kanada,” tulis editorial yang sama.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya